Pemprov Bengkulu Dorong Sinergitas Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendorong adanya sinergitas semua pihak dalam mengoptimalkan pengelolaan wilayah  hutan yang berkelanjutan. Sehingga keberadaan hutan tetap lestari dan mampu berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat maupun krisis iklim. 

Dorongan tersebut ditandai dengan dilaksanakannya Lokakarya Sinergi Multipihak dalam Penguatan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan oleh Pemprov Bengkulu bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia serta berbagai pemangku kepentingan pada Kamis, 11 September 2025 bertempat di Hotel Two K Azanah Bengkulu.

Dalam kegiatan tersebut,  Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, yang membuka secara langsung kegiatan dalam sambutannya mengatakan bahwa pengelolaan hutan seperti halnya melalui skema perhutanan sosial yang penting dalam mendorong pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. 

''Keberadaan perhutanan sosial menjadi instrumen penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,'' katanya.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Buka Seleksi Terbuka 19 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Di wilayah Bengkulu sendiri, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, dari total luas wilayah 1,97 juta hektare, sekitar 46,11 persen merupakan kawasan hutan. Seluas 53.907,87 hektare saat ini telah mendapatkan izin kelola perhutanan sosial melalui 95 Surat Keputusan (SK). 

''Bengkulu memiliki tanggung jawab besar sekaligus peluang strategis. Hutan kita harus menjadi sumber kemakmuran masyarakat, bukan hanya sekedar penyangga ekologi saja,'' ujar R.A Denny.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, mengatakan jika peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat didukung dengan melakukan pengelolaan hutan lestari.

''Menjaga hutan lestari bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang ekonomi. Dengan kreativitas pendanaan non-APBN dan APBD, Bengkulu punya potensi besar,'' katanya.

Untuk diketahui, pelaksanaan lokakarya Sinergi Multipihak dalam Penguatan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan tersebut turut dihadiri lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi kopi, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok perhutanan sosial. 

Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, berharap  pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan serta peta tematik izin perhutanan sosial yang lebih terintegrasi di wilayah Bengkulu. 

''Tujuan akhirnya jelas, hutan kita lestari dan masyarakat sejahtera,'' ujarnya.

Melalui lokakarya yang dilaksanakan, para peserta sepakat memperkuat koordinasi dalam pengelolaan hutan lestari di wilayah Bengkulu, termasuk mendorong sertifikasi internasional kopi Bengkulu yang sebagian besar ditanam di kawasan hutan.