KPK Ingatkan Pejabat Bengkulu Hindari Pamer Harta

Radarkoran.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memberikan imbauan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk tidak pamer harta. 

Hal demikian disampaikan Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriawara, saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa, 4 November 2025. Acara ini bertujuan untuk menekan potensi terjadinya korupsi yang bersumber dari lingkungan keluarga pejabat.

Pada kesempatan tersebut, David Sepriawara, memberikan himbauan agar keluarga pejabat, termasuk istri pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu agar tidak melakukan pamer gaya hidup mewah atau flaxing.

"Untuk meningkatkan integritas di sektor keluarga, khususnya di Provinsi Bengkulu, kami berharap tidak ada lagi kasus-kasus korupsi yang timbul dari perilaku sehari-hari seperti flaxing atau pamer gaya hidup mewah," sampainya. 

Menurut David, budaya flexing atau pamer gaya hidup mewah dapat menjadi salah satu dasar munculnya masalah korupsi dikalangan pejabat. 

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Luncurkan QR Code untuk Kendaraan Dinas

"Ketika ada flexing dari pasangan atau pejabat, itu bisa menjadi dasar munculnya masalah. Untuk itu, salah satu materi kami dalam Bimtek hari ini adalah menyampaikan pentingnya menjaga perilaku tersebut," ujar David.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Mian, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya KPK RI untuk mengedukasi pejabat dan keluarganya agar menjauhi gaya hidup hedonis yang dapat menimbulkan celah korupsi. Mian berharap agar pejabat dan keluarganya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

"Seperti yang disampaikan Pak David tadi, flexing atau pamer gaya hidup mewah itu kan bisa direkam. Perilaku glamor mudah terlihat, sehingga edukasi dan pendampingan seperti ini (Bimtek,red) sangat penting," ujarnya. 

Kegiatan Bimtek ini merupakan salah satu upaya KPK untuk mengedukasi dan mendampingi pejabat dan keluarganya agar memiliki integritas yang tinggi dan menjauhi perilaku koruptif. Dengan edukasi dan pendampingan ini, diharapkan pejabat dan keluarganya dapat menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan memiliki perilaku yang baik.