Exit Meeting BPK, Ini Pesan Wabup Bambang
Rapat exit meeting Pemkab Lebong bersama BPK RI Perwakilan Bengkulu yang digelar di gedung Bina Praja Setkab Lebong, Senin 29 Desember 2025.--Ist/RK
Radarkoran.com - Wakil Bupati Lebong Bambang ASB, S.Sos, M.Si meminta seluruh OPD dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang administrasi dan keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat exit meeting bersama BPK RI Perwakilan Bengkulu yang digelar di gedung Bina Praja Setkab Lebong, Senin 29 Desember 2025.
Kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan secara garis besar sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
BACA JUGA:Wisatawan Diingatkan Patuhi Rambu di Objek Wisata
Hadir dalam kegiatan tersebut, pewakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dan sejumlah perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Lebong seperti BPBD, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas PUPR-Hub, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD, Dinas Lingkungan Hidup, DP3AP2KB, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam arahannya, Wakil Bupati Kabupaten Lebong Bambang ASB, S.Sos, M.Si mengapresiasi atas hadirnya tim BPK yang sudah melakukan pemeriksaan sejak November lalu. Wabup menegaskan komitmen Pemkab Lebong dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
"Saya minta seluruh OPD dapat menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah,” ujar Wakil Bupati.
Wabup memastikan Pemkab Lebong terus berkomitmen untuk penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.
"Apa yang direkomendasikan, saya minta agar bisa segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD, " demikian Bambang.