Optimalisasi Realisasi APBD 2024, OPD Diminta Percepat Lelang

Radarkepahiang.bacakoran.co - Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta untuk segera melakukan proses lelang pekerjaan dan kegiatannya. Hal dilakukan mengingat saat ini sudah berada di awal bulan Maret 2024 dan akan segera dilakukan kinerja Triwulan Pertama tahun 2024 oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Bengkulu. 

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Setda Provinsi Bengkulu, Ir. Abdul Hafizh mengatakan, untuk OPD yang memiliki alokasi anggaran dari DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik  untuk segera melakukan proses lelang, terutama lelang perencanaan dan pengawasan yang harus segera diselesaikan agar lelang fisik bisa menyusul.

"Yang dikejar lelang perencanaan dan pengawasan dulu. Ketika ada paket kan pasti itu dulu yang dikedepankan, perencanaannya sama pengawasan," tutur Abdul Hafizh yang juga anggota TEPRA Provinsi Bengkulu.

Abdul mengakui, dalam percepatan realisasi APBD Tahun 2024 sempat mengalami keterlambatan yang sebelumnya ditargetkan pada Februari 2024 tuntas dilaksanakan. Keterlambatan ini tidak lain lantaran adanya perhelatan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) di pertengahan Februari lalu, juga adanya rotasi dan mutasi pejabat dilingkungan Pemprov Bengkulu juga memberikan imbas keterlambatan.

BACA JUGA:Dimulai 14 Maret, Ini Jadwal Safari Ramadhan Pemprov Bengkulu

Namun demikian, ia menyebut jika Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, telah mengintruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat realisasi APBD tahun 2024.

"Perintah pak Sekda secepatnya kepala OPD yang baru segera menyesuaikan agar segala kegiatan tidak tertunda," imbuhnya.

Sementara itu, menjawab terkait dengan progres lelang hingga Awal Maret 2024, Abdul Hafizh menyebut sudah ada tambahan beberapa OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Seperti tambahan paket dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), serta Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu.  

"Yang banyak sudah saya tandatangani SPT-nya itu untuk paket perencanaan dan perencanaan, yang memang dikejar," sampai Abdul.

Sementara itu, untuk OPD yang kerap mengalami keterlambatan realisasi anggran yang kerap menyumbang SILPA (Sisa Lebih Perhitungan) pada tahun anggran seperti Dinas Dikbud atau PUPR, Abdul Hafiz mengatakan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan OPD terkait untuk percepatan anggaran dan mengatasi persoalan yang ada.

BACA JUGA:Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Provinsi Dimulai 

"Untuk Diknas, kemarin saya sudah melakukan koordinasi dengan Kadis Diknas, mereka diawal atau di pertengahan Maret ini sudah akan proses (lelang). Untuk proses perencanaan katanya mereka sudah selesai semua," tambah Abdul Hafizh.

Lebih kanjut, untuk pengerjaan fisik juga akan dilakukan percepatan jika sudah dilakukan lelang perencanaan dan pengawasan. Ini dilakukan mengingat banyak agenda Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan memperlambat realisasi program.