Pemkab Kepahiang Dorong OPD Proaktif Dapatkan Anggaran Pusat

Radarkoran.com - Wakil Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang proaktif untuk melobi anggaran pembangunan ke pemerintah pusat melalui kementerian. 

Selanjutnya, OPD juga diminta untuk proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Yakni mensinergikan program prioritas yang ada di kabupaten dengan provinsi dan pusat. Hal itu menyikapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah di dalam menampung aspirasi masyarakat. 

"Kita minta masing-masing OPD melakukan sinergisi program skala prioritas pembangunan daerah dengan provinsi maupun pemerintah pusat. Karena untuk menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang, kebutuhan anggaran pembangunan cukup besar. Sementara APBD kita seadanya," kata Wabup, Kamis 09 Mei 2024.

Apalagi, diungkapkan Wabup, di dalam Rancangan APBD TA 2024 ini saja banyak anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan di luar pekerjaan fisik, program, dan kegiatan. Sementara banyak usulan program pembangunan dari hasil pelaksanaan musrenbang desa, kelurahan, kecamatan yang sejauh ini belum terakomodir.

BACA JUGA:Berangkat Pekan Depan, 115 CJH Kepahiang ke Tanah Suci Dilepas di Masjid Agung

"Tentunya usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat pada saat Musrembang tidak akan terakomodir seluruhnya, ya karena keterbatasan dana APBD kita. Pada intinya, kita harus jemput anggaran dari pusat, kuncinya OPD harus proaktif untuk berjuang mengambil anggaran pusat," ucap Wabup.

Ia menambahkan, setelah mengetahui program skala prioritas yang kemunginan tidak bisa diakomodir di dalam APBD Kepahiang, maka OPD yang terkait dengan program tersebut harus bergerak segera mengusulkan melalui APBN. 

"Keterbatasan keuangan daerah saat ini, tentu tidak akan dapat menuntaskan pembangunan di segala sektor, sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Sekali lagi saya tekankan OPD harus proaktif, apalagi di daerah kita ini ada beberapa kewenangannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat," demikian Wabup Zurdi Nata.