Naik, APBN 2024 di Provinsi Bengkulu Capai Rp 16,08 Triliun

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Jumat , 01 Dec 2023 - 18:26

Gubernur Rohidin saat menghadiri kegiatan pemberian penghargaan penganugerahan Treasury Award tahun 2023 saat kegiatan penyerahan DIPA dan TKD di Balai Raya Semarak, Jumat (1/12) kemarin--GATOT/RK

naik, apbn 2024 di provinsi bengkulu capai rp 16,08 triliun                            bengkulu rk - kementerian keuangan (kemenkeu) ri melalui direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) kantor wilayah provinsi bengkulu menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) dan transfer ke daerah (tkd) tahun anggaran (ta) 2024, jumat (1/12) kemarin di gedung balai raya semarak bengkulu. 
bertema 'lawan korupsi, jaga integritas untuk bengkulu sejahtera', kegiatan penyerahan dipa dan tkd tersebut diserahkan langsung oleh kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya kepada gubernur bengkulu, prof. dr.h. rohidin mersyah,mma dan kepada para bupati/walikota, kepala dinas dan kepala satuan kerja instansi vertikal se-provinsi bengkulu. 
"pagi ini provinsi bengkulu menjadi provinsi pertama yang menyerahkan dipa dan tkd setelah diserahkan secara virtual dari pak presiden 29 november 2023 lalu," ungkap kepala kantor wilayah djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya saat memberikan sambutan. 
bayu memaparkan, penyaluran dipa dan tkdd dari pemerintah pusat ke bengkulu pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup besar yakni total mencapai angka rp 16,08 triliun atau naik rp 1,36 triliun (9,29 persen) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sekitar rp 14,72 triliun.
"total anggaran belanja apbn pada 2024 sebesar rp 16,08 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat rp 5,22 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar rp 10,86 triliun," kata bayu.
dari jumlah alokasi yang ada, masing-masing mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2023 yakni 13,18 persen untuk belanja pemerintah pusat dan dana transfer daerah sebesar 7,51 persen. 
peningkatan pagu belanja satuan kerja (satker) pemerintah pusat pada tahun 2024 sebesar 13,18 persen akan diprioritaskan untuk kegiatan diantaranya perbaikan kualitas sdm, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. 
sedangkan peningkatan alokasi tkd akan diprioritaskan untuk membiayai penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik di daerah, dukungan pendanaan bagi operasional sekolah, dukungan pendanaan bagi pendidikan anak usia dini (paud) dan pendidikan kesetaraan, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. 
lebih lanjut, bayu berharap, alokasi anggaran yang ada nantinya dapat dioptimalkan penggunaannya untuk kemajuan daerah serta dapat dipertanggung jawabkan. 
"anggaran ini benar-benar digunakan, dieksekusi dengan cepat dan dijaga akuntabilitas transparansi serta penuh integritas. sehingga penggunaan uang ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di bengkulu ini," tutupnya. 
sementara itu, gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma menyampaikan apresiasi adanya kenaikan untuk dipa dan tkd tahun anggaran 2024 dengan persentase 9,29 persen. 
"peningkatan ini lebih besar dibandingkan dengan peningkatan apbn yang berada diangka 8,6 persen," sampai gubernur rohidin. 
baca juga:program pemutihan berakhir, rohidin : capaian terbaik se-nasional
gubernur menambahkan, dengan adanya alokasi tkd apbn tahun anggaran 2024, dirinya meminta agar pihak terkait dapat segera menindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan secepatnya dengan baik, khususnya dalam mempercepat pembangunan daerah. sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung boleh masyarakat. 
"saya minta kepada kementerian lembaga, instansi vertikal, terutama pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi dan 9 kabupatenkota 1 kota untuk segera membelanjakan ini. karena apa, di tahun 2024 itu banyak sekali agenda-agenda nasional maupun hari besar keagamaan yang waktunya hampir bersamaan. jadi saya minta percepatan membelanjakan anggaran ini, kalau tidak dikhawatirkan ada pemotongan-pemotongan anggaran," tutur gubernur rohidin. 
selain itu, dalam percepatan pembelanjaan dan realisasi anggaran yang ada, gubernur rohidin juga mengingatkan beberapa hal diantaranya pemanfaatan pengelolaan dengan sistem berbasis elektronik, pengadaan menggunakan e-katalog. selain itu juga ada pendampingan dari aph (aparat penegak hukum), hingga berkolaborasi dengan awak media dalam perkembangan informasi yang positif. 
"saya juga minta seluruh jajaran pemprov serta bupati dan walikota di bulan desember 2023 ini masing-masing opd sudah menetapkan pejabat pengelolaan keuangan termasuk pptk, sehingga di 2024 pada januari sudah bisa running," tutup gubernur. 
diketahui, adapun besaran penyediaan anggaran tkd tahun 2024 dari pemerintah pusat untuk wilayah bengkulu tahun 2023 diantaranya untuk pemerintah provinsi bengkulu sebesar rp 2 triliun dan kabupaten bengkulu utara yaitu rp 1,2 triliun, kabupaten bengkulu selatan rp 932,2 miliar, kabupaten rejang lebong rp 953,7 miliar, kota bengkulu rp 960,9 miliar, kabupaten kaur rp 850,2 miliar.
selanjutnya, kabupaten seluma rp 978,2 miliar, kabupaten mukomuko rp 858,1 miliar, kabupaten lebong rp 666,5 miliar, kabupaten kepahiang rp 694,4 miliar dan kabupaten bengkulu tengah sebesar rp 734 miliar. 
selain acara penyerahan dipa dan daftar tkd, pada kesempatan ini juga disampaikan penganugerahan treasury award tahun 2023.
treasury award untuk tahun 2023 diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas dukungan dalam mewujudkan belanja negara yang pruden, akuntabel, serta mendukung pembangunan di wilayah provinsi bengkulu.
baca juga:pembangunan infrastruktur pembiayaan dbh sawit baru 50 persen
adapun treasury award tahun 2023 diberikan dengan kriteria diantaranya, kinerja pelaksanaan anggaran menuju cashless society, diberikan kepada badan pengawasan keuangan dan pembangunan, polda bengkulu, dan kementerian pupr - ditjen bina marga lalu kualitas laporan keuangan tingkat wilayah, diberikan kepada, polda bengkulu (060.01) (uappa-w tipe besar), kementerian hukum dan ham (013.05) (uappa-w tipe sedang), balai wilayah sungai sumatera vii (033.06) (uappa-w tipe kecil). 
kategori kinerja penyaluran kredit program serta pengelolaan aplikasi sikp, kepada kabupaten mukomuko, kabupaten bengkulu selatan, dan kota bengkulu. 
kategori kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022, diberikan kepada pemerintah provinsi bengkulu, pemerintah kabupaten kepahiang, dan pemerintah kabupaten rejang lebong.
serta kinerja penyaluran transfer ke daerah, diberikan kepada kabupaten bengkulu tengah, kabupaten bengkulu selatan dan kabupaten kaur.
sedangkan kategori pemerintah daerah dengan keaktifan dalam menyampaikan peluang investasi daerah yakni pemerintah kabupaten bengkulu utara, pemerintah kabupaten lebong, dan pemerintah kabupaten seluma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SABTU 2 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan