2025, Bantuan untuk Nelayan Bengkulu Tengah Belum Pasti

Radarkoran.com - Penyaluran bantuan alat tangkap untuk nelayan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Bengkulu Tengah, baik itu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari anggaran pemerintah pusat atau APBN, hingga sejauh ini belum dapat dipastikan ada di tahun 2025 ini. 

Penyebabnya, penyaluran bantuan untuk nelayan di daerah masih tahap penyesuaian, ikut kebijakan dan program terbaru dari pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Dinas KPP Bengkulu Tengah, Helmi Yuliandri, S.P, MT membenarkan bahwa hingga sekarang ini belum ada kepastian mengenai adanya bantuan untuk nelayan di Bengkulu Tengah pada tahun anggaran 2025 ini. Baik itu dari APBD daerah maupun dari ABPN, sebab pihak DKPP belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kucuran dana untuk alat tangkap nelayan. 

"Benar, untuk tahun 2025 ini kami belum dapat untuk memastikan apakah ada bantuan. Ya sejauh ini hanya ada program pemberdayaan petani yang sudah kami terima informasinya. Kalau untuk bantuan nelayan, ya sampai sekarang belum ada kabar lebih lanjut dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat masih melakukan penyesuaian dengan visi-misi Presiden," papar Helmi.

Meskipun demikian, sambung Helmi, pihaknya tetap berharap supaya nelayan di Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. DKPP juga sudah mengusulkan beberapa kebutuhan nelayan seperti alat tangkap dan fasilitas budidaya, di antaranya mesin kapal perahu hingga mesin tempel. 

BACA JUGA: Soal Sanksi ASN Diduga Tidak Netral, Ini Penjelasan Bawaslu dan BKPSDM Bengkulu Tengah

"Kami juga sudah mengusulkan beberapa kebutuhan, dan kami berharap ada respon positif dari pemerintah pusat. Yang paling mendesak itu terkait dengan perahu dan mesin tempel, karena itu yang dibutuhkan oleh nelayan," terangnya. 

"Kami berharap, dengan adanya pergeseran kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan ini bisa segera dipenuhi, atau setidaknya bisa dianggarkan melalui dana APBD. Ya mudah-mudahan saja akhir Januari ini sudah ada kejelasan yang kami dapatkan, mengenai bantuan untuk nelayan," demikian Helmi.