Nasib Ribuan THL Kepahiang yang Dirumahkan Tetap Diperjuangkan Jadi PPPK?

Radarkoran.com - Bupati Kepahiang, Dr. Ir. H. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU angkat bicara soal nasib ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) yang saat ini dirumahkan. 

Menurut bupati, hal ini merupakan suatu kebijakan nasional yang sifatnya tidak bisa diganggu gugat oleh pemerintah daerah.

Disisi lainnya bupati juga memastikan bahwa Pemkab Kepahiang saat ini tetap memikirkan nasib ribuan THL yang dirumah itu, terutama bagi THL yang sudah mengabdi selama puluhan tahun dan ikut berjasa bagi kesuksesan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Kepahiang.

Kepada Radarkoran.com, bupati menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Kepahiang sejatinya sudah mengupayakan untuk kesejahteraan para honorer melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh THL yang sudah berjasa bagi kemajuan Pemkab Kepahiang.

Namun lantaran kondisi perekonomian di daerah belum memadai untuk mengangkat semuanya sekaligus, maka pengangkatan THL menjadi PPPK dilakukan secara bertahap, dimulai dari PPPK Guru dan juga kesehatan.

Dengan demikian sambung bupati, saat ini pihaknya tinggal memiliki PR untuk pengangkatan PPPK dari Satpol PP dan juga Pemadam Kebakaran (Damkar).

BACA JUGA:Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur? Ini Tanggapan Bupati Kepahiang Terpilih Zurdi Nata

"Memang berat sebenarnya, karena THL itu banyak berjasa bagi pembangunan di daerah, keberadaan mereka sangat membantu ASN untuk melakukan tugasnya. Itulah kenapa beberapa tahun ini kita melakukan pengangkatan PPPK sebagai bentuk apresiasi, tapi memang tidak bisa sekaligus karena anggaran kita minim. Saat ini pengangkatan PPPK guru dan juga tenaga kesehatan sudah kita lakukan, yang belum adalah Satpol PP dan juga Damkar," ujar bupati Kepahiang.

Menurut bupati, pengangkatan PPPK terhadap satuan Satpol PP dan Damkar perlu dilakukan, hal ini mengingat jumlah ASN pada satuan tersebut tidak lah banyak. Sementara disisi lainnya, tugas Satpol PP dan Damkar itu tergolong sangat berat dan berisiko, sehingga perlu personel yang banyak agar pekerjaannya dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat.

"Karena kalau cuma mengandalkan ASN saja, jumlahnya masih sangat tidak memadai, sementara THL sudah dirumahkan. Sehingga memang kita butuhkan, terutama pada pos Satpol PP dan Damkar," lanjutnya.

Sementara itu mengingat masa jabatannya yang akan segera berakhir saat ini, bupati Hidayattullah akan berjuang keras agar rekrutmen atau pengangkatan PPPK Satpol PP dan Damkar itu segera diselesaikan, kalau pun nantinya belum sempat, maka tugas ini akan dititipkan kepada bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030.

"Kita upayakan pada periode saya ini agar terakomodir, kalaupun masih belum sempat, maka kita akan minta agar ini dilanjutkan oleh bupati dan wakil bupati Kepahiang terpilih nanti," pungkasnya.