Forum Masyarakat Prihatin Lebong Gelar Aksi Damai, Ini Tuntutannya

Senin 07 Oct 2024 - 18:13 WIB
Reporter : Eko Hatmono
Editor : Eko Hatmono

Radarkoran.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Prihatin Lebong, Senin 7 Oktober 2024, menggelar aksi damai di depan kantor bupati Lebong.

Dalam aksinya, massa menuntut agar Penjabat Sekda Lebong dapat menjaga kondusifitas Pemkab Lebong dalam menghadapi Pilkada 2024. Bukan tanpa alasan, tuntutan tersebut disampaikan mengingat belakangan ini terjadi gejolak di kalangan ASN Pemkab Lebong yang dinilai sudah terkotak-kotak.

Aksi Forum Masyarakat Prihatin Lebong awalnya dilakukan dengan menggelar orasi di depan kantor Bupati Lebong. Mereka juga membawa sejumlah kertas karton yang berisikan tulisan aspirasi mereka. Hingga akhirnya massa diajak untuk melakukan audiensi dengan Pj Sekda Lebong.

Koordinator Forum Masyarakat Prihatin Lebong, Abdul Kadir Jelani meminta agar Penjabat Sekda Lebong untuk menjaga kondusifitas jajaran Pemkab Lebong. Menurutnya sebagai abdi negara, setiap ASN di lingkungan Pemkab Lebong wajib menunjukkan sikap netral dalam menghadapi Pilkada.

Jangan sampai kondisi yang saat ini terjadi dibiarkan berlarut karena justru akan menganggu pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

"Jika masih ada ASN yang membangkang, kami berharap PJ Sekda selaku pimpinan bisa langsung menindak tegas sesuai aturan yang berlaku, " singkatnya.

BACA JUGA:Gelar Deklarasi Pilkada Damai 2024, Korem 041/Gamas Ajak Semua Elemen Berperan

Menanggapi tuntutan massa, Penjabat Sekda Lebong Ir. Donni Swabuana, ST, M.Si memastikan jika Pemkab Lebong tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal yang menyangkut situasi politik yang terjadi saat ini, pihaknya sudah berusaha agar pemerintah daerah tidak diseret-seret dalam konstalasi ini.

Dirinya memastikan setiap aspirasi yang disampaikan oleh semua pihak akan mereka tampung dan terkait dengan ketidakpuasan yang disampaikan hal tersebut merupakan suatu kritik dan saran agar menjadi lebih baik.

"Kami sudah perintahkan Inspektorat untuk melakukan pendekatan dan melakukan diskusi kepada kepala OPD. Sisa waktu yang ada ini kami berkomitmen untuk mengembalikan roh pemerintahan agar tidak menjadi perseoalan yang lebih dalam lagi, " singkat Donni.

Kategori :