BACAKORAN RK - Forum-forum honorer se-Indonesia bersama PB PGRI melaksanakan pertemuan bersama Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Prof. Nunuk Suryani. Pertemuan di Malang pada 20 Desember 2023 itu, menurut Ketua Forum Honorer Provinsi Bengkulu Yusak dilatarbelakangi oleh persoalan Pegawai Tidak Tetap atau PTT, Tenaga Kependidikan (Tendik), dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang tak kunjung selesai. Bahkan, kondisinya malah semakin hari semakin bergejolak.
"Memprihatinkan keadaan dunia pendidikan kita sekarang ini. Walaupun sudah berganti presiden, berganti menteri, dan ganti kepala daerah, persoalan honorer tidak juga kunjung selesai," ujar Yusak, Jumat 22 Desember 2022.
Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut dihadiri Dirjen Nunuk, Ketum PB PGRI Teguh Sumarno dan ketua-ketua forum honorer baik GTT, PTT, tendik. "Ya, kami yang hadir lebih dari 100 orang mewakili 34 provinsi, minus 4 provinsi, yakni Papua dan Sulawesi," ujar Ketua Honorer PGRI Pusat, M. Yudha.
Dia menyampaikan, sudah banyak forum honorer maupun organisasi guru menyampaikan aspirasi mengenai masalah honorer. Namun, persoalan ini tidak juga selesai-selesai. Itu sebabnya, pertemuan ini menjadi angin segar bagi GTT dan PTT/Tendik untuk mendapatkan kejelasan soal dan kesejahteraan honorer. Yudha mengeklaim semua berkat kerja sama antarketua-ketua forum honorer bersama Pengurus PB PGRI.
BACA JUGA:Banyak Honorer K2 Belum Bisa Diangkat PPPK 2023, Adakah Jaminan di 2024?
Hasilkan 5 Kesepakatan/Kesimpulan Bersama
1. Ketua Forum Honorer yang diwakili Yusak menekankan pentingnya pembukaan formasi untuk PTT/Tendik yang belum tersentuh kebijakan. Dan Dirjen Nunuk merespon bahwa akan diakomodasi pada 2024, sesuai amanat UU ASN. PTT/Tendik akan diselesaikan tahun depan, lantaran tidak boleh ada lagi honorer. Dirjen Nunuk meminta para pejuang ASN menyampaikan desakan ini kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya agar dapat memahami keadaan yang sebenarnya tentang keberadaan PTT/Tendik.
2. Dirjen Nunuk Suryani mengakui pemerintah memang di tahap awal pelaksanaan program kebijakan PPPK, masih memprioritaskan agenda pengangkatan sebanyak 1 juta guru PPPK, sehingga belum ada kesempatan untuk PTT/Tendik.
3. Pengurus PB PGRI menyatakan akan memprioritaskan program kerjanya untuk mendampingi Forum Honorer Indonesia untuk menyelesaikan persoalan honorer baik GTT maupun PTT/Tendik. Oleh karena itu, PB PGRI mengharapkan pembentukan kepengurusan honorer PGRI baik secara nasional, provinsi serta tingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
4. Honorer PGRI bersama-sama PB PGRI akan mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti KemenPAN-RB, Kemendikbudristek, BKN, DPR RI, dan Presiden Joko Widodo.
5. Pengurus Forum-forum honorer Indonesia, sepakat memberi dukungan pada pengurus baru PB PGRI 2023-2028 pimpinan, H. Teguh Sumarno. (**)