Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendorong kebaradaan badan usaha dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Bengkulu.
Hal demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, RA. Deni saat menghadiri dan membuka kegiatan Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes guna meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu pada Selasa, 12 November 2024 bertempat di Aula Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Pada kesempatan tersebut, RA. Deni menyoroti potensi-potensi daerah yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes di wilayah Bengkulu, termasuk pemahaman demografi, penentuan peluang pasar yang tepat, serta sinergi dengan OPD untuk mendukung program pemerintah daerah.
"Keberadaan BUMD, BLU/BLUD dan BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi provinsi dan desa," kata RA. Deni.
Lebih jauh, dengan adanya workshop yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes ini, diharapkan adanya peningkatan kinerja kedepannya, serta mendorong peningkatan kompetensi pimpinan dan auditor Inspektorat Daerah dalam fungsi assurance dan consulting di wilayah Provinsi Bengkulu.
"Pemerintah Provinsi berharap melalui workshop ini, tata kelola BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes dapat semakin ditingkatkan," ujar RA. Deni.
BACA JUGA:Pemprov Siap Realisasikan Banpol Tahap 2 Tahun 2024
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faisal Cahyo Nugroho, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran BPKP dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah, khususnya BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes yang ada di wilayah Bengkulu.
Selain itu, BPKP Perwakilan Bengkulu juga terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes demi meningkatkan sinergi dan komitmen, sehingga mereka dapat beroperasi lebih efektif ke depannya.
"Menjaga akuntabilitas data, pengelolaan SDM, serta regulasi yang belum optimal, ditambah akses pasar yang terbatas menjadi tantangan utama yang dihadapi BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes. Karena itu, BPKP mendorong adanya pengawasan kolaboratif antar-sektor guna memperbaiki tata kelola dan kinerja di daerah," ungkap Faisal Cahyo.
Dengan kondisi yang ada, BPKP Perwakilan Bengkulu mengajak semua pihak untuk berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes.
"Mellaui Workshop ini kami berharap BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes di Provinsi Bengkulu dapat memperbaiki tata kelola serta mengoptimalkan pengembangan usaha, sehingga bisa lebih berkontribusi pada perekonomian daerah melalui peningkatan PAD," ujar Faisal.
Untuk diketahui, dalam kegiatan workshop ini turut hadir pula perwakilan dari Bank Bengkulu, Dinas PMD Provinsi Bengkulu, RSUD M. Yunus, Universitas Islam, Perumda Tirta Hidayah, dan instansi terkait lainnya.