Radarkoran.com - Terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepahiang berhasil menekan defisit dari awalnya Rp 70,2 miliar tersisa Rp 6,7 miliar.
Namun demikian, pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD TA 2025 itu diketahui, memiliki tenggat waktu.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, SE M.Sc. Dia menuturkan, pengesahan anggaran tersebut ditenggat paling lambat disahkan pada tanggal 26 November 2024.
Dengan begitu, Banggar DPRD Kepahiang minta TAPD Kepahiang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat merasionalisasikan anggaran, program dan kegiatan.
"Fokus utama pembahasan ini adalah skema rasionalisasi belanja daerah untuk menekan defisit anggaran. Karena target pengesahan anggaran ditargetkan 26 November 2024. Kita dikejar waktu, namun kita yakin bisa selesai tepat waktu," ujar Gregory, Jum'at 22 November 2024.
BACA JUGA:Jelang Pencoblosan, KPU Ajak Warga Kepahiang Lakukan Ini
Sementara itu, Ketua TAPD Kepahiang yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH, mengungkapkan hasil sementara dari upaya rasionalisasi yang telah dilakukan. Melalui berbagai penyesuaian, termasuk juga pengurangan anggaran program kegiatan hingga optimalisasi potensi pendapatan daerah, defisit anggaran berhasil ditekan menjadi Rp 6,7 miliar.
"Meskipun begitu, Banggar dan TAPD sepakat untuk terus mengupayakan rasionalisasi lebih lanjut supaya defisit anggaran dapat ditekan hingga mencapai nol. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor fiskal," ujar Sekkab Hartono.
Di tengah keterbatasan anggaran, lanjut Hartono, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupaya untuk meningkatkan nilai pendapatan asli daerah melalui berbagai sektor agar tercapai target pada tahun anggaran 2025 mendatang.
"Pemda terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai sektor supaya target tercapai," demikian Sekkab Hartono.