Meski TKD Dipangkas: Revitalisasi Taman Santoso Kepahiang Tetap Jadi Prioritas 2026

Radarkoran.com-Meskipun pada tahun 2026 mendatang, jumlah dana transfer yang akan diterima Pemkab Kepahiang semakin berkurang, namun upaya untuk melakukan revitalisasi Taman Santoso di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang tetap akan menjadi prioritas utama.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si yang mengatakan bahwa, revitalisasi Taman Santoso, terminal dan juga Pasar Kepahiang itu merupakan program prioritas Bupati dan Wabup Kepahiang yang sudah digadang-gadang sejak masa kampanye dahulu. 

Oleh sebab itu, meski ada pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, tak akan mengurungkan Pemkab Kepahiang untuk melakukan sederet program prioritas yang sudah disusun sebelumnya.

BACA JUGA:Taman Santoso Kepahiang Direvitalisasi: Akan Ada Fasilitas Olahraga & Wahana Bermain Anak-anak

"Anggarannya akan kita maksimalkan pada tahun 2026 mendatang, meski TKD mungkin berkurang. Namun kami yakinkan bahwa apa yang sudah menjadi program prioritas kami, akan tetap berjalan, termasuk revitalisasi Taman Santoso," ujar Wabup Kepahiang. 

Menurut Wabup, dalam rencana APBD murni tahun 2026 nanti, anggaran yang tersedia akan diarahkan ke sejumlah program yang bersifat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program prioritas pembangunan.Selain itu, untuk infrastruktur jalan, Pemkab Kepahiang akan memaksimalkan pola jemput bola dan menarik dana dari pusat, salah satunya melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Jadi meski APBD kita minim, namun kita akan berupaya untuk memaksimalkan seluruh program prioritas ini berjalan hingga tuntas," sambungnya.

BACA JUGA:Satpol PP Kepahiang Patroli: Temukan Puluhan Bungkus Plastik Sisa Lem Aibon di Taman Santoso

Sementara, Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH mengatakan bahwa, untuk kedepannya daerah dan pusat harus selalu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi, dan mencocokan antara pembangunan daerah dengan pusat. Dinas-dinas dan badan yang ada di daerah, seperti Kepahiang, harus melakukan koordinasi dengan kementerian di Jakarta, sehingga bisa mendapatkan anggaran untuk dibangun pusat.

"Seluruh program pembangunan yang tidak bisa dibiayai daerah, bisa diusulkan untuk dibangun kementerian di Jakarta," demikian Hartono.