Radarkoran.com - Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) yang digunakan fasilitas kesehatan khususnya Rumah Sakit (RS) kerap mengalami kendala saat digunakan.
Selain banyak mekanisme yang perlu dijalani, respon yang lambat dan masih banyak kendala lainnya yang membuat pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan pertolongan secepatnya tidak bisa dioptimalkan.
Menyikapi hal ini, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dapat membuat aplikasi rujukan khusus di wilayah Bengkulu.
Diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, dorongan pembuatan aplikasi ini menjadi salah satu atensi hasil pembahasan pertemuan komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dengan para direktur rumah sakit dan klinik se-Provinsi Bengkulu beberapa hari terakhir.
"Dalam rapat dengar pendapat yang telah kami jadwalkan, lagi-lagi kita ingin mendudukkan mekanisme rujukan di rumah sakit. Karena ada kelemahan sisrute yang sulit untuk diakses di daerah, ini harus diimbangi dengan aplikasi sendiri. Jadi kita minta dinas kesehatan untuk membuat aplikasi yang khusus untuk sistem rujukan di Provinsi Bengkulu," sampai Usin, Minggu 19 Januari 2025.
Dengan adanya aplikasi rujukan tersendiri tersebut, Usin menilai dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan khususnya rujukan fasilitas kesehatan saat kondisi Sisrute tidak memungkinkan digunakan.
BACA JUGA:Lantik Pengurus Gonjong Limo Bengkulu, Pj Sekda Tekankan Kontribusi
"Selain aplikasi tersendiri, Sisrute tetap kita lakukan dan kita ikuti sebagai mekanisme yang diatur kementerian kesehatan," imbuh Usin.
Lebih lanjut, selain mendorong inovasi rujukan, Usin menyebut jika pihaknya juga telah mengundang para jajaran Ikatan Dokter Indonesia, direktur Rumah Sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah se-provinsi Bengkulu, klinik kesehatan dan pihak terkait lainnya di sektor kesehatan untuk membahas optimalisasi pelayan kesehatan kepada masyarakat.
"Ini kita lakukan agar fasilitas kesehatan dapat mengupgrade fasilitas-fasilitas kesehatannya serta melihat bagaimana koordinasi antar fasilitas kesehatan yang ada di wilayah ini," sampai Usin.
Pihaknya juga akan membahas lebih lanjut terkait optimalisasi pelayanan kesehatan baik dari segi infrastruktur, SDM, sarana prasarana, hingga SPM (standar Operasional Minimum) dengan jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
"Nanti komisi 4 bersama dengan anggota DPRD, dinas kesehatan kabupaten dan provinsi, akan melakukan FGD dan duduk bersama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten/kota, termasuk Puskesmas untuk membahas bagaimana sistem pelayanan kesehatan yang baik serta tidak merugikan masyarakat," singkat Usin.