BACAKORAN RK - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting bagi pemerintah daerah, dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga keterbatasan APBD merupakan masalah krusial bagi pemerintah daerah.
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, ia sudah berulang kali menerima aspirasi pemerintah daerah mengenai minimnya dana APBD untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
"Beberapa daerah di Bengkulu misalnya, keterbatasan dana APBD untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik ini jadi masalah serius yang mesti dicarikan solusinya. Ini penting untuk kemajuan Bengkulu, Indonesia pada umumnya," kata senator Riri, Kamis 11 Januari 2024.
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, skema pembagian dana APBN untuk kemajuan daerah harus menjadi prioritas sebagai komitmen membangun Indonesia dari pinggiran yang bebas dari ketimpangan dan kesenjangan antar daerah.
"Belanja pemerintah pusat dan belanja daerah harus mulai diseimbangkan. Transfer ke daerah harus diperbesar. Terutama untuk daerah-daerah yang punya semangat membangun yang tinggi namun minim anggaran seperti Kabupaten Kepahiang," papar senator Riri.
Dewan Pembina Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menekankan, Kementerian Keuangan harus bersikap aktif dalam memberikan keterampilan kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.
BACA JUGA:Bahas RUU Ini, Senator Riri Disambut Hangat BKD Kepahiang
"Dinas-dinas keuangan di daerah harus dilatih secara intens dan berkelanjutan agar bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak maupun dari retribusi. Sehingga daerah-daerah bisa lebih inovatif dan mandiri," tandas senator Riri.