Di bidang kesejahteraan, masyarakat masih mengeluhkan persoalan yang terjadi dalam penggunaan BPJS dalam hal pelayanan administrasi perawatan serta pelayanan kesehatan yang masih tebang pilih dan menyulitkan pasien. Masyarakat memohon peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak ibu hamil dan lansia.
Lalu masyarakat meminta bantuan pengadaan ambulans sebagai penunjang pelayanan kesehatan dan sarana transportasi untuk merujuk pasien dari rumah/desa ke fasilitasi kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Serta memohon perhatian yang serius untuk terlaksananya program pencegahan dan penanganan stunting.
Selain itu, kiranya pemerintah provinsi bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih meningkatkan pelayanan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat. Mengoptimalkan pelayanan rumah sakit terutama bagi pasien bpjs pemberian obat yang berkualitas, memperbaiki dan meningkatkan kualitas peralatan, serta dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah pelayanan kesehatan.
Masyarakat juga meminta pemerintah melalui pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan perhatian terhadap penyaluran dana bantuan sosial yang harus tepat sasaran meningkatkan hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat serta meningkatkan program perbaikan
Terhadap rumah tidak layak huni dikarenakan masih terdapat usulan rt yang belum merata dan terealisasi.
Pemerintah juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan UMKM yang mana akan menjadi sumber lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Serta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota tetap memberikan perhatian khusus agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau badan/instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba dan minuman keras agar generasi peneirus dapat terlindungi.
Mengakhiri penyampaiannya, Herwin mengatakan jika sidang paripurna penyampaian laporan reses anggota DPRD merupakan corong anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Selanjutnya, masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan dituangkan dalam penyusunan pokok pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang dinput dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk penyusunan pokok pikiran DPRD yang lebih terinci.
"Aspirasi ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi DPRD dan pemerintah provinsi bengkulu dalam rangka memelihat kebijakan penganggaran dan kebijakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi bengkulu," tutup Herwin.