DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Porsi Belanja Pegawai

Radarkoran.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menyoroti membengkaknya belanja pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. 

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM menuturkan jika porsi belanja pegawai Pemprov Bengkulu di tahun 2025 saja telah mencapai persentase 41 persen dari total APBD sekitar Rp 2,9 triliun. 

''Pada tahun 2025 ini saja porsi belanja pegawai telah menyentuh 41 persen dari total APBD. Angka ini jauh di atas batas ideal yang hanya 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat,'' tuturnya.

Ia menambahkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 146 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), belanja pegawai wajib ditekan maksimal 30 persen dari total anggaran pada 2027. Jika tidak, transfer keuangan dari pusat berpotensi ditunda bahkan dipotong.

BACA JUGA:Seleksi Jabatan Sekda Provinsi Bengkulu Dibuka 22 September

''Sekarang saja persentasenya sudah 41 persen dan angka ini bahkan berpotensi terus bertambah karena adanya pengangkatan PPPK di tahun mendatang. Jadi harus segera dilakukan evaluasi,” kata Edwar, Minggu 21 September 2025.

Ia juga menyoroti salah satu item yang menjadi beban terbesar belanja pegawai, yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar.  

''Padahal, pemberian TPP seharusnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi harus dikaji ulang, jangan dibiarkan terus membengkak,'' imbuhnya. 

Disisi lain, Edwar juga menyarankan adanya kebijakan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu. Ia menilai jumlah OPD yang mencapai angka 40-an turut berkontribusi dalam pembengkakan belanja pegawai. 

''Sebenarnya tidak perlu banyak OPD, yang penting punya kemampuan bagus. Ortala (Organisasi dan Tata Laksana.red)  juga harus dievaluasi beban kerja mereka,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Edwar, pengurangan belanja pegawai sangat penting dilakukan. Selain menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, juga sebagai upaya mengoptimalkan anggaran daerah untuk pembangunan. 

Terlebih, Edwar menyebut jika Pemprov Bengkulu saat ini tengah fokus pada program prioritas seperti pengadaan ambulans hingga perbaikan infrastruktur. Sehingga upaya untuk mengoptimalkan program tersebut salah satunya melalui pengurangan anggaran belanja pegawai.

''Penerapan kebijakan ini memang tidak populis bagi pegawai, tapi mau tidak mau harus diambil demi kepentingan rakyat,'' ujarnya.