Pihaknya juga mendesak pemerintah daerah, untuk segera meninjau kembali bagian hulu DAS yang ada di wilayah Bengkulu, termasuk wilayah yang menjadi daerah tangkapan air.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan pemulihan ekosistem pemulihan hak rakyat dan pemulihan ekonomi," katanya.
Pihaknya juga mendorong untuk memaksimalkan peran dan posisi Forum DAS Provinsi Bengkulu, yang telah dibentuk sebagai wahana koordinasi dan konsolidasi.
"Kita juga minta pemda segera merumuskan kebijakan legal formal untuk pengendalian bencana," sampainya.
Selain itu, juga harus memperbaiki sistem drainase, penataan ruang yang baik dan menciptakan ruang terbuka hijau, serta menindaklanjuti aturan teknis pengelolaan DAS yang benar.
"Kita juga berharap pemda melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat adat dalam pengelolaan DAS ini. Sehingga dalam praktiknya nanti, pengelolaan DAS menerapkan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat," tutup Baim.