Hingga Oktober, Perum Bulog Bengkulu Salurkan 18 Ribu Ton Beras SPHP

Radarkoran.com - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Bengkulu telah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 18 ribu ton sejak Januari hingga awal Oktober 2024 di wilayah Bengkulu. 

Beras SPHP yang disalurkan Bulog tersebut menyasar ke pengecer-pengecer dan pasar-pasar tradisional, ritel modern, dan Rumah Pangan Kita (RPK) di wilayah Provinsi Bengkulu. 

"Total SPHP yang sudah kita salurkan sebanyak 18.200 ton atau 93 persen dari target 20 ribu ton," kata Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu, Dodi Syahrial. 

Dodi menambahkan, di tahun 2024 ini pihaknya mendapat tugas dari pemerintah untuk menyalurkan beras SPHP sebanyak 20 ribu ton. Namun  penyaluran beras masih terus akan dilakukan meskipun target realisasinya sudah mencapai 100 persen jika masih banyak permintaan dari masyarakat, khususnya menjelang Pilkada dan juga hari keagamaan yakni natal dan tahun baru (Nataru). 

"Target penyaluran kita tahun ini memang 20 ribu ton, tapi manakala ada permintaan lebih dan melonjak dipasar, target itu bisa terlampaui," sampai Dodi. 

Lebih lanjut, program penyaluran beras SPHP ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk terus menekan harga beras di pasaran agar tetap stabil. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan maupun harga pangan terutama beras untuk memenuhi kebutuhannya.

BACA JUGA:Bulog Pastikan Stok Beras Bengkulu Cukup Hingga Akhir 2024

"Program penyaluran beras SPHP bagian dari strategi dalam menstabilkan harga beras di pasaran agar tetap terjangkau oleh masyarakat, serta memastikan pasokan tetap tersedia," ujar Dodi. 

Untuk diketahui, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP yang disalurkan Bulog tahun ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 11.500 per kilogram menjadi Rp 13.100 per kilogram. Kenaikan ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 157 Tahun 2024 tertanggal 29 April 2024 lalu.