Nasib Waterpark di Kepahiang Ada di Tangan Bupati Baru

Radarkoran.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Ir. H. Darmawansyah, MT dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepahiang, melaksanakan reses perdana pada Rabu 20 November 2024. Kegiatan ini dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Goes House Desa Sidorejo Kecamatan Kabawetan.

Pada kesempatan ini, Darmawansyah menyinggung soal kelanjutan pembangunan waterpark di Kabawetan yang sudah menelan biaya belasan miliar. Pada 

kegiatan reses masa sidang ke III sidang 2024 ini juga, Darmawansyah menampung aspirasi masyarakat 14 desa 1 kelurahan di Kecamatan Kabawetan.  Darmawansyah menyampaikan, usulan-usulan yang dapat dia tampung sebagai anggota dewan provinsi di antaranya infrastruktur pelebaran jalan, bantuan pembangunan sarana tempat ibadah, pengembangan wisata, pertanian, perikanan dan pengelolaan bank sampah, pendidikan dan program pemberdayaan perempuan.

Pada salah satu program tersebut, Darmawansyah lebih cenderung pada program membangun infrastruktur pelebaran jalan wisata dan pengembangan wisata. 

"Kenapa reses hari pertama memilih di Kabawetan, karena konsen rencana induk pengembangan wisata di Kabupaten Kepahiang, adanya di Kabawetan yang perlu sarana penunjang jalan yang bagus dan lebar," kata anggota dewan dari Partai Golkar ini kepada Radarkoran.com. 

Dengan itu, untuk membangun masa depan Kabawetan sebagai tempat wisata unggulan di Provinsi Bengkulu, pembangunannya harus terselesaikan. "Kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, semoga tahun 2025 cepat terealisasi," ujarnya.

BACA JUGA:Desa Bogor Baru Siap Memberikan Pelayanan Masyarakat Berbasis Digital

"Persoalan pembangunan waterpak yang terbengkalai dan telah menelan biaya pembangunan kurang lebih Rp 16 miliar, itu kelanjutannya ada pada pemerintahan yang terpilih nanti. Dengan kata lain nasib waterpark ada di tangan bupati baru, mau dibagaimanakan bangunan tersebut," ucapnya.

Menurut dia, uang yang digunakan untuk membangun waterpark adalah uang rakyat, dari pajak yang dibayarkan. Karena itu kelanjutan pembangunnya tergantung dengan bupati baru.

"Kami dari DPRD provinsi bersama kawan-kawan sudah pasti akan menganggarkan untuk infrastruktur jalan wisata, seperti apa yang diharapkan para kepala desa se-Kecamatan Kabawetan," ujarnya.

Dari hasil menjaring aspirasi masyarakat tersebut, ada beberapa usulan masyarakat di Kecamatan Kabawetan. Di antaranya masyarakat minta pembangunan jalan hotmix dan pelebaran, berikut dengan drainasenya.

"Kemudian pengadaan bibit sapi untuk pengembangbiakan dan penggemukan untuk kelompok tani, pengembangan wisata berikut UMKM, bantuan bibit pertanian, pendidikan, sarana ibadah seperto pembangunan masjid, dan jalan lapen usaha tani,"papar Darmawansyah.

Terkait usulan ini, Darmawansyah mengaku akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. 

Dari seluruh usulan tersebut nantinya, dirinya selaku anggota DPRD provinsi akan memilahnya, mana yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi akan disampaikan kepada dinas terkait seperti Dinas PUPR.