Pemprov Bengkulu Komitmen Kelola Keuangan Secara Transparan

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Kamis , 21 Nov 2024 - 10:23

Plt. Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah saat menerima kunjungan kerja BAP DPD RI pada Rabu, 20 November 2024 di Ruang Rapat Raflesia Bengkulu--GATOT/RK

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip good governance dan clean government.

Hal demikian ditekankan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si saat menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) pada Rabu, 20 November 2024 di Ruang Rapat Raflesia Bengkulu.

Untuk diketahui, kunjungan kerja dari rombongan BAP DPD RI tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap regulasi serta menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.

"Kami mengapresiasi kunjungan kerja BAP DPD RI, terutama dalam rapat dengar pendapat yang membahas rekomendasi pengelolaan keuangan semester II dari BPK RI. Hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu," ungkap Rosjonsyah.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel, Rosjonsyah menyebut salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan BAP DPD RI.

"Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi komitmen bersama," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II BAP DPD RI Ahmad Sauki Suratno menambahkan, pihaknya memiliki tugas untuk mengonfirmasi adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Untuk memastikan indikasi tersebut, rombongan BAP DPD RI melkukan sejumlah upaya, termasuk mendapatkan jawaban langsung dari pemerintah daerah.

"Jawaban atas pertanyaan yang kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu akan kami kaji lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai bagi Pemprov Bengkulu," kata Ahmad Sauki.

pemprov bengkulu komitmen kelola keuangan secara transparan                            radarkoran.com - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu berkomitmen untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip good governance dan clean government.
hal demikian ditekankan pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr. h. rosjonsyah, s.ip, m.si saat menerima kunjungan kerja badan akuntabilitas publik dewan perwakilan daerah republik indonesia (bap dpd ri) pada rabu, 20 november 2024 di ruang rapat raflesia bengkulu. 
untuk diketahui, kunjungan kerja dari rombongan bap dpd ri tersebut  dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk ri yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap regulasi serta menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.
"kami mengapresiasi kunjungan kerja bap dpd ri, terutama dalam rapat dengar pendapat yang membahas rekomendasi pengelolaan keuangan semester ii dari bpk ri. hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan di provinsi bengkulu," ungkap rosjonsyah. 
baca juga:pemprov bengkulu dorong peningkatan kualitas jamsostek sektor formal dan non formal
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel, rosjonsyah menyebut salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan bap dpd ri. 
"sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi komitmen bersama," ujarnya. 
sementara itu, wakil ketua ii bap dpd ri ahmad sauki suratno menambahkan, pihaknya memiliki tugas untuk mengonfirmasi adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pemprov bengkulu. 
untuk memastikan indikasi tersebut, rombongan bap dpd ri melkukan sejumlah upaya, termasuk mendapatkan jawaban langsung dari pemerintah daerah. 
"jawaban atas pertanyaan yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah provinsi bengkulu akan kami kaji lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai bagi pemprov bengkulu," kata ahmad sauki.

Tag

Share