Soal Formasi PPPK 2024, Ratusan Honorer Datangi DPRD Provinsi Bengkulu

BENGKULU RK - Ratusan guru honorer di wilayah Bengkulu yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Utama Negeri dan Swasta Nusantara Provinsi Bengkulu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bengkulu menggelar audensi dengan Komisi IV. Audensi diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM beserta anggota komisi.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rombongan dari Forum Guru Prioritas Utama Negeri dan Swasta Nusantara yang telah datang dan melaksanakan audensi ke DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan aspirasinya seperti meminta adanya pengusulan formasi pengadaan PPPK di tahun 2024 mendatang, lalu terkait perlakukan yang sama terkait guru SLB dengan guru umum. 

"Juga ada salah satu kasus penerimaan PPPK tahun ini atas nama ibu Hermi yang mengalami kendala dalam pemberkasan, dan mungkin kurangnya komunikasi dengan pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Terhadap hal ini nanti kita akan komunikasikan dimana baiknya untuk ibu Hermi," tutur Edwar saat diwawancarai usai melakukan audensi. 

Sementara itu, untuk pengususlan pembukaan formasi pengadaan PPPK di tahun 2024, Edwar menyebut jika persoalan tersebut menurutnya sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Pihaknya akan mengawal apakah benar terlaksana atau tidak untuk pengadaan PPPK yang dijanjikan. 

"Nanti kita akan konsultasi ke gubernur untuk mengusulkan formasi penerimaan PPPK di tahun 2024. Pengadaan ini juga kan tidak mempengaruhi keuangan daerah karena dipastikan melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan) jika anggarannya ditanggung pemerintah pusat melalui kementerian keuangan," imbuhnya. 

Edwar memaparkan, kebutuhan guru di wilayah Bengkulu masih cukup tinggi dan formasi yang diberikan untuk pengadaan PPPK tenaga pendidik hanya sekitar 600 saja. Sedangkan masih ada ribuan guru honorer yang belum terakomodir untuk diangkat menjadi pegawai. 

"Sekarang ini tergantung pemerintah provinsi mengajukan atau tidak, dan harapan kita pak gubernur dapat mengajukan karena pedomannya sudah jelas, ada PMK yang mengatur," sampainya. 

Lebih lanjut Edwar memaparkan, dari rapat Badan Anggaran (Banggar) yang sebelumnya telah dilakukan pihaknya, terdata honorer se-Provinsi Bengkulu ada sekitar 6.001 orang. Jika dikurangi jumlah formasi PPPK tahun ini maka masih memiliki banyak honorer yang belum terakomodir.

BACA JUGA:Penempatan PPPK Pemprov Tunggu NIP

"Harapan saya jumlah ini tidak mengalami penambahan lagi, kalau bertambah saya khawatir akan menimbukan polemik-polemik yang baru," ungkap Edwar.

Edwar juga berharap Pemprov Bengkulu dalam hal ini gubernur Bengkulu juga dapat memastikan akan pengusulan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

"Nanti jika mereka mengajukan kita akan support dan memberikan keyakinan juga kepada Kemenpan-RB untuk memberikan formasi pengadaan PPPK untuk Provinsi Bengkulu," tutupnya. 

Sementara itu, Ketua Forum Guru Prioritas Utama Negeri dan Swasta Nusantara, Ellya Oktarina mengatakan, audensi yang dilaksanakan dirinya bersama sekitar 300-an perwakilan honorar di Bengkulu untuk memperjuangkan para honorar yang belum mendapatkan formasi di tahun 2023 untuk dapat diusulkan di tahun 2024 mendatang. 

"Harapan kami untuk kawan-kawan yang belum diakomodir di tahun 2023 ini, di tahun 2024 mendatang bisa juga diangkat menjadi ASN PPPK," sampainya.