Presiden Prabowo: Prioritas Utama APBN 2025 untuk Pendidikan dan Kesehatan Jadi

Radarkoran.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan jika sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam APBN tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 di Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. 

"Indonesia merupakan negara dengan alokasi terbesar pada sektor pendidikan. Ya kita menempatkan pendidikan prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagai jalan ke luar sesungguhnya dari kemiskinan," kata Prabowo.

Lebih lanjut Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, serta subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan. 

"Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, maupun ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar Prabowo. 

BACA JUGA:Siap Digelar di Kalsel, Ini Logo HPN 2025 Beserta Maknanya

Pada kesempatan tersebut, Prabowo yang sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan bahwa pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Terlebih saat ini pemerintah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dirasakan secara adil dan merata.

"Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda dunia. Waktu saya hadir di G20, itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan," sampai Presiden Prabowo

Menyangkut efisiensi penggunaan anggaran, Prabowo juga mengingatkan pentingnya prioritas dalam pengajuan anggaran dari daerah maupun kementerian dan lembaga. Akan tetapi Presiden Prabowo meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, pemerintah bisa menjalankan semua prioritas yang direncanakan. "Tentunya ada prioritas, sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari kementerian dan lembaga kita penuhi tahun ini," pungkasnya.