DPRD Bengkulu Belum Bisa Perkirakan Evaluasi APBD TA 2025 Turun

Radarkoran.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 Provinsi Bengkulu sudah masuk tahapan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Hanya saja, sejak pembahasan dan pengesahan telah rampung dilakukan pada akhir bulan November 2024 lalu, hingga saat ini evaluasi belum kunjung turun. 

Belum turunnya evaluasi APBD TA 2024 ini tentunya menjadi perhatian semua pihak, mengingat per 1 Januari 2024 seharusnya APBD 2025 sudah mulai direalisasikan. 

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan jika evaluasi APBD TA 2024 tuntas dilakukan. 

"Sampai saat ini belum. Kalau sudah pada saatnya harus dilaksanakan, maka di laksanakan. Tapi sampai sekarang ini evaluasi belum ada," ungkap Sumardi saat diwawancarai pada Senin, 30 Desember 2024.

Sementara itu, terkait kapan kemungkinan evaluasi APBD TA 2025 turun, Sumardi belum bisa memastikan kapan. Tapi dirinya memastikan akan segera dilakukan pembahasan jika evaluasi telah diterima. 

"Saya belum bisa memperkirakan, itu eksekutif yang tahu, kita legislatif tidak tahu dan nanti diberitahu dari pihak eksekutif," ujar Sumardi. 

BACA JUGA:Pembahasan Tatib DPRD Provinsi Bengkulu Diperpanjang

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM menyesalkan belum turunnya evaluasi APBD TA 2025 dari pihak Kemendagri RI. 

"Evaluasi APBD TA 2025  sampailah penutupan masa sidang ketiga tahun sidang 2024 itu belum sampai, artinya belum disampaikan kepada kita," kata Edwar. 

Edwar menambahkan, idealnya di pertengahan Desember 2024 ini evaluasi APBD TA 2025 telah tuntas dilakukan, mengingat pembahasan dan pengesahan APBD telah dituntaskan pada November 2024 lalu. 

"Jadi saya bingung juga kenapa terlambat sampai satu bulan lebih," imbuh Edwar. 

Dengan kondisi yang ada, Edwar pesimis realisasi APBD TA 2025 dapat dilakukan sejak awal Januari 2025.

"Dengan kondisi ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan langsung pas 2 Januari 2024, karena kita terkendala," sampai Edwar. 

Dirinya berharap, diawal Januari 2025 mendatang, evaluasi dari Kemendagri RI dapat segera tuntas dilakukan. Sehingga realisasi APBD dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun.