Menguat Isu APBD Bengkulu TA 2025 Dirubah Sepihak, Banggar dan TAPD Berikan Tanggapan

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Minggu , 12 Jan 2025 - 18:50

Pengesahan RAPBD TA 2025 Provinsi Bengkulu pada akhir November 2024 lalu--DOK/RK

menguat isu apbd bengkulu ta 2025 dirubah sepihak, banggar dan tapd berikan tanggapan                            radarkoran.com - isu apbd provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2025 telah dirubah secara sepihak kian menguat.
hal ini diketahui usai dilakukan pembahasan tahap awal hasil evaluasi kementerian dalam negeri (kemendagri) terhadap apbd provinsi bengkulu ta 2025.
terkait hal ini badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu meminta tim anggaran pemerintah daerah (tapd) menyisir ulang anggaran yang sebelumnya telah disepakati sebelumnya.
penyisiran ulang tersebut dilakukan lantaran apbd yang ada dinilai tidak sesuai dengan hasil pembahasan sebelumnya, baik segi rencana kerja pemerintah daerah (rkpd), kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas), hingga pengesahan. 
anggota banggar dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh mengatakan, penyisiran ulang ini karena disinyalir ada perubahan sepihak pasca apbd ta 2025 yang disahkan, dan menandakan tidak sesuai dengan hasil pembahasan. serta adanya perubahan program tanpa sepengetahuan legislatif. 
"kategori program yang dicoret itu harus sepengetahuan dprd. artinya, apapun program yang disahkan pada saat pembahasan tapd dan banggar, itulah apbd," kata usin. 
ia menegaskan, jika pada apbd ada perubahan, baik berupa penambahan atau penghapusan program, tanpa melibatkan dprd, itu merupakan pelanggaran. 
"apabila ada pergantian, pencoretan, penambahan diluar apa yang kami paripurnakan, itu sudah pelanggaran. baik pelanggaran administrasi negara  maupun pelanggaran merubah dokumen negara," imbuh usin. 
baca juga: roni desa terpilih jadi ketua umum bpw hipka bengkulu
ia menekankan, jika ada pencoretan, pengurangan hingga penghapusan terhadap program atau item dalam apbd harus dibahas dan diputuskan secara bersama-sama antara banggar dan tapd. 
"jadi tidak boleh pihak eksekutif saja," tegasnya. 
usin menambahkan, pihaknya memastikan bakal mengevaluasi apakah ada perubahan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan sebelumnya. jika ditemukan, maka tapd diminta untuk menjelaskan dan menyisir ulang anggaran tersebut. 
"kita berikan waktu bagi tapd apakah ada perubahan dan kami juga mempelajari hasil evaluasi serta rekomendasi kemendagri seperti apa. ini akan kita bahas kembali dihari senin (13 januari 2025)," ujar usin. 
ditambahkan anggota banggar lainnya, edwar samsi, s.ip, mm, dari hasil evaluasi kemendagri terhadap apbd provinsi bengkulu ta 2025, ditemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan awal terhadap apbd yang disahkan.
"dalam evaluasi itu, kemendagri menegaskan ada kegiatan dan sub kegiatan kegiatan yang tidak sesuai dengan rkpd, kua-ppas, dan apbd tidak boleh dilaksanakan. makanya kita minta tapd juga menyisir kegiatan apa saja," tambah edwar.
dengan persoalan tersebut, pihaknya meminta tapd untuk menyampaikan kegiatan apa saja pada evaluasi yang ada, sehingga dapat direalisasikan. 
"kegiatan ini dari beberapa opd seperti rumah sakit dan dinas pendidikan. dan ini semua akan kita bahas kembali," singkat edwar. 
sementara itu, pejabat (pj) sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. h. haryadi mengemukakan, proses pembahasan evaluasi masih berjalan, walaupun pada pembahasan tahap awal harus diskors. 
"proses pembahasan masih berjalan, dan diskors sampai hari senin (13 januari, red) untuk dilanjutkan pembahasan," kata haryadi. 
menanggapi terkait dengan beberapa kegiatan yang berubah dari perencanaan dan pembahasan awal, haryadi menyebut jika pihaknya menyampaikan rkpd sesuai dengan apa yang ada ke kemendagri. dan pihak kementrian yang melakukan evaluasi. 
"kami pastikan bakal mengikuti seluruh proses sesuai regulasi dan menunggu hasil evaluasi dari kemendagri. kami juga pastikan pelaksanaan apbd tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku," ungkap haryadi.
lebih jauh disampaikan haryadi, pihaknya memastikan apa yang disampaikan pada kemendagri dalam evaluasi apbd sebelumnya, sesuai dengan rkpd.
"kita tidak mungkin merubah hasil pembahasan bersama terkait apbd ta 2025 ini. untuk hasil evaluasi sendiri, cukup banyak dan nanti kita bahas bersama banggar secara menyeluruh," singkat haryadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SENIN 13 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan