Soal ASN Wajib Punya KTP Benteng, Sekdis Dukcapil : Kami Dukung Kebijakan Bupati/Wabup Terpilih

Radarkoran.com - Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bengkulu Tengah (Benteng) terpilih periode 2025-2030 yang mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah ini punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta berdomisili di wilayah tersebut, mendapatkan dukungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bengkulu Tengah.

Dengan tegas pihak Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah menyatakan siap mendukung kebijakan Bupati/Wakil Bupati terpilih. Seperti diungkapkan Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Benteng, Adnan Kasidi, SE. Bahkan dia menuturkan program tersebut sudah disosialisasikan kepada para ASN beberapa waktu lalu. Dengan demikian, Adnan mengatakan, tidak ada alasan lagi bagi ASN untuk tidak mengetahui tentang wacana kebijakan tersebut.  

"Kami dari Dinas Dukcapil mendukung penuh program prioritas Bupati dan Wabup Bengkulu Tengah terpilih, salah satunya mengenai KTP dan domisili bagi ASN Bengkulu Tengah," sampai Adnan Kasidi.  

Dukungan yang dimaksudkan, sambung dia menjelaskan, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi administrasi kependudukan, Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah siap menangani berbagai kebutuhan administrasi kependudukan ASN. Contohnya percetakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi ASN Benteng yang belum terdaftar di Kabupaten Bengkulu Tengah. 

BACA JUGA:Pj Sekkab dan 7 Pejabat Pemkab Bengkulu Tengah Pensiun 2025

"Ya tentu saja kami siap mendukung kebijakan Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang mana program ini masuk dalam program 100 kerja mereka. Ya terlebih, kebijakan ini sudah ditegaskan oleh bupati terpilih menjadi salah satu fokus utama. Kita siap berkoordinasi dengan BKPSDM terkait pengurusan KTP bagi ASN yang bertugas di Bengkulu Tengah," papar Adnan Kasidi.

Dia melanjutkan, pihaknya di Dinas Dukcapil belum mengetahui secara pasti pasti ASN yang sudah memiliki KTP Bengkulu Tengah. Karena itulah pihaknya 

masih menunggu data dari BKPSDM Bengkulu Tengah terkait identitas KTP dan KK PNS maupun PPPK yang ada. 

"Setelah mengetahui jumlah pasti ASN yang memiliki KTP dan KK di Bengteng maupun sebaliknya. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil daerah asal ASN tersebut, untuk proses perpindahan domisili mereka ke Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebab salah satu syarat utama merubah domisili itu Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia atau SKPWNI yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil di daerah asal masing-masing," terang Adnan Kasidi.

Dia juga menambahkan, dalam rapat sebelumnya kebijakan ini berlaku untuk seluruh ASN yakni PNS dan PPPK tanpa terkecuali. "Kalau dalam rapat yang 

sudah dilaksanakan sebelumnya, kebijakan ini berlaku untuk setiap ASN, baik itu PNS maupun PPPK yang ada di Bengkulu Tengah," demikian Adnan Kasidi.