Ini Aspirasi Masyarakat Bengkulu Hasil Reses Perdana DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Selasa , 25 Mar 2025 - 16:57

Jubir DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani, saat menyampaikan hasil laporan reses anggota dewan dalam Rapat Paripurna pada Senin, 24 Maret 2025--GATOT/RK

ini aspirasi masyarakat bengkulu hasil reses perdana dprd provinsi bengkulu tahun 2025                            radarkoran.com - anggota dprd provinsi bengkulu telah melaksanakan kegiatan reses atau menjaring aspirasi masyarakat perdana di masa persidangan i tahun 2025 tertanggal 19-24 februari 2025 lalu. 
kegiatan reses yang merupakan penyaringan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan di daerah konstituen masing-masing daerah pemilihan (dapil) ini menjadi reses perdana anggota dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029. 
"reses merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan anggota dprd dan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut merupakan amanat yang harus diperjuangkan anggota dprd sebagai perwakilan rakyat," kata juru bicara (jubir) dprd provinsi bengkulu, herwin suberhani, saat menyampaikan hasil laporan reses anggota dewan dalam rapat paripurna pada senin, 24 maret 2025 di ruang rapat paripurna kantor dprd provinsi bengkulu. 
dalam penyampaiannya, terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang dirangkum dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
di bidang pembangunan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota melalui opd terkait kiranya memprioritaskan aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan baik jalan provinsi maupun jalan lingkungan, jalan sentra produksi, jembatan, pembangunan turab, drainase, pelapis tebing, tanggul sungai, irigasi, pembangunan tiang listrik dan penerangan jalan umum untuk mengurangi tingkat kerawanan, sarana pertanian, sarana air bersih, sarana pendidikan, tempat ibadah, fasilitas keolahragaan, sarana kebersihan dan pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi. 
lalu bantuan pembangunan bronjong di dekat daerah aliran sungai (das) untuk melindungi tepi sungai dari erosi dan longsor serta memperkuat struktur tanah disekitarnya.
serta masyarakat pesisir pantai mengharapkan agar pemerintah membangun pemecah gelombang (breakwater) di setiap titik rawan terjadinya gelombang besar dan juga pemasangan penahan gelombang (revetment) di sepanjang bibir pantai yang dekat pemukiman warga, mengingat besar sekali manfaatnya, dan juga provinsi bengkulu rawan akan bencana tsunami. 
selanjutnya di bidang ekonomi, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan men-droping bibit unggul untuk tanaman, perikanan dan ternak.  bantuan pengadaan rumah sarang ikan yang baru, mesin alat tangkap ikan dan sampan kecil kepada para nelayan. lalu adanya kesulitan yang sampai saat ini masih dirasakan masyarakat adalah kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi. 
baca juga:sampaikan lkpj gubernur 2024, wagub mian optimis realisasi pad 2025 meningkat
"pemerintah diharapkan turut mengontrol harga kebutuhan pokok yang sering mengalami kenaikan harga sehingga banyak masyarakat yang merasa kesulitan," kata herwin dalam penyampaiannya. 
kemudian, perlunya bantuan modal bagi para nelayan dan petani, sehingga dapat mengembangkan usaha dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pentingnya bantuan dana, peralatan, pembinaan dan pelatihan serta media promosi untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. serta perlunya pendirian pabrik pengolah bahan pangan seperti pabrik tepung ikan
selanjutnya di bidang pemerintahan, pentingnya perbaikan dan peningkatan pelayanan pada kantor pelayanan publik, adanya sinergi antar pihak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. 
lalu pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai ketetapan atau peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, serta pemerintah dapat merealisasikan dari setiap pengajuan proposal masyarakat yang telah disampaikan dan memberikan informasi yang lugas agar memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan sesuai prosedur yang ditetapkan. 
"masyarkat juga meminta pemerintah provinsi dapat memperbanyak program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, agar dapat pengangguran dan kemiskinan mengurangi tingkat," kata herwin. 
selanjutnya di bidang keuangan, masyarakat memerlukan peningkatan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota secara merata dan berkesinambungan. serta perlunya dukungan dan stimulus untuk peningkatan pad melalui pengembangan dan pengelolaan pariwisata. 
di bidang kesejahteraan, masyarakat masih mengeluhkan persoalan yang terjadi dalam penggunaan bpjs dalam hal pelayanan administrasi perawatan serta pelayanan kesehatan yang masih tebang pilih dan menyulitkan pasien. masyarakat memohon peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak ibu hamil dan lansia. 
lalu masyarakat meminta bantuan pengadaan ambulans sebagai penunjang pelayanan kesehatan dan sarana transportasi untuk merujuk pasien dari rumah/desa ke fasilitasi kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. serta memohon perhatian yang serius untuk terlaksananya program pencegahan dan penanganan stunting. 
selain itu, kiranya pemerintah provinsi bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih meningkatkan pelayanan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat. mengoptimalkan pelayanan rumah sakit terutama bagi pasien bpjs pemberian obat yang berkualitas, memperbaiki dan meningkatkan kualitas peralatan, serta dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah pelayanan kesehatan. 
masyarakat juga meminta pemerintah melalui pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan perhatian terhadap penyaluran dana bantuan sosial yang harus tepat sasaran meningkatkan hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat serta meningkatkan program perbaikan
terhadap rumah tidak layak huni dikarenakan masih terdapat usulan rt yang belum merata dan terealisasi. 
pemerintah juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan umkm yang mana akan menjadi sumber lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. serta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota tetap memberikan perhatian khusus agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau badan/instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba dan minuman keras agar generasi peneirus dapat terlindungi. 
mengakhiri penyampaiannya, herwin mengatakan jika sidang paripurna penyampaian laporan reses anggota dprd merupakan corong anggota dprd dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. 
selanjutnya, masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan dituangkan dalam penyusunan pokok pokok pikiran dprd sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) yang dinput dalam sistem informasi pembangunan daerah (sipd) untuk penyusunan pokok pikiran dprd yang lebih terinci. 
"aspirasi ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi dprd dan pemerintah provinsi bengkulu dalam rangka memelihat kebijakan penganggaran dan kebijakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi bengkulu," tutup herwin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI RABU 26 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan