Reses Dewan, Kades di Kepahiang Ungkap Warga Penerima Bansos seperti PKH Tidak Tepat Sasaran

Radarkepahiang.bacakoran.co - Dihadiri ratusan masyarakat Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos, M.Si masa sidang pertama TA 2024 kembali dilanjutkan pada hari ke-2.

Di sini, H. Zainal kembali mendengarkan aspirasi masyarakat yang hadir. Bukan hanya masyarakat desa setempat yang hadir, namun juga masyarakat desa dari Desa Pagar Gunung, Desa Kelobak, dan Desa Taba Tebelet.

"Pada hari ke-2 reses, kita laksanakan di Kecamatan Kepahiang. Alhamdulliah, luar biasa antusias masyarakat yang hadir," ujar H. Zainal.

Selain itu, kembali H. Zainal menegaskan, bahwa Reses tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tidak ada keperluan lain yang melatar belakangi, mengingat saat ini masih dalam masa kampanye.

"Ini murni Reses, jadi masyarakat jangan ragu untuk datang dan menyampaikan usulannya," tegas H. Zainal yang saat ini duduk di Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan ini Kepala Desa (Kades) Pelangkian, Sugandi yang turut hadir, ikut menyampaikan tujuan dari dilaksanakannya reses tersebut.

BACA JUGA:H. Zainal Kenalkan Tujuan Reses dan Fungsi Legislatif

"Jadi perlu juga saya sampaikan, bahwa ini acara rutin yang dilakukan DPRD. Kebetulan, kali ini reses H. Zainal tertuju di desa kami. Masyarakat harus memanfaatkan ini untuk menyampaikan aspirasi," ujar Sugandi.

Di sisi lain Kades Pelangkian ini juga mengajak setiap masyarakat datang ke TPS pada 14 Februari 2024 nanti. "Saya imbau masyarakat dapat memberikan hak suaranya, sesuai pilihan masing-masing. Kemudian ikut mendukung dan menjaga Pemilu damai khususnya di Desa Pelangkian," ajak Kades Sugandi.

Ikut menyampaikan aspirasi, Kades Sugandi meminta anggota DPRD yang mewakili Dapil 5 Kabupaten Kepahiang itu supaya memberikan solusi atas bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Di mana, masih terdapat beberapa warganya yang masuk dalam kategori berkecukupan namun terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau Bansos. 

"Kami mohon agar bapak (H. Zainal) memberikan solusi atas pendataan bantuan sosial seperti BPNT, yang kami anggap tidak tepat sasaran. Lantaran data- data penerima memang bukan dari pemerintah desa," ungkapnya.

Bukan tak berakibat lanjut Sugandi, dengan data-data tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar warga, sebab warga yang seharusnya masuk dalam kategori penerima bantuan tidak mendapatkan haknya.

"Kami perangkat desa terbeban dengan situasi ini, karena banyak warga yang beranggapan data bantuan sosial itu didata langsung oleh kita aparatur desa. Sedangkan kenyataannya tidak demikian," sesal Sugianto yang diketahui telah 2 priode menjabat sebagai Kepala Desa Pleangkian.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh H. Zainal saat sesi tanya jawab berlangsung. Menurutnya, terkait kejadian tersebut dia memberikan solusi terhadap pemerintah desa untuk menanyakannya ke Dinas Sosial (Disnsos) Kabupaten Kepahiang.