Menjaga Pertumbuhan, Memastikan Pemerataan

Reporter: Radar Kepahiang |

Editor: Radar Kepahiang |

Selasa , 02 Sep 2025 - 15:55

Kemerdekaan atau kedaulatan tidak boleh hanya dimaknai sebagai berdirinya negara atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi.--FOTO/ANTARA

Semua perkembangan ini adalah modal penting untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju. Distribusi kesejahteraan yang lebih merata memperkuat daya beli, menjaga stabilitas sosial, dan menjadi pondasi pembangunan jangka panjang. Bagi generasi muda, tren ini memberi harapan bahwa mereka akan mewarisi negeri yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga lebih inklusif.

Meski begitu, pekerjaan jelas belum selesai. Ketimpangan tetap nyata, baik antara perkotaan dan perdesaan, Jawa dan luar Jawa, maupun kelompok atas dan bawah. Di sinilah penting melihat ketimpangan bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga kesempatan.

Studi Asian Development Bank (ADB) tahun 2014 tentang Inequality of Opportunity (IOP) di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 27 persen ketimpangan peluang ditentukan oleh pendidikan ayah, 24 persen oleh pendidikan ibu, 20 persen oleh tempat lahir, serta 8–9 persen oleh pekerjaan orang tua dan etnisitas.

Sementara faktor jenis kelamin hanya menyumbang 4 persen. Data ini menegaskan bahwa masa depan seseorang di Indonesia masih sangat ditentukan oleh latar belakang keluarga dan lingkungan, bukan semata kapasitas diri. Dengan kata lain, meskipun saat ini angka kemiskinan terus menurun dan ketimpangan pengeluaran semakin kecil, jalan menuju kesetaraan peluang masih terjal.

Seorang anak yang lahir dari keluarga berpendidikan rendah di daerah terpencil tetap menghadapi tantangan berat untuk memiliki peluang yang sama dengan anak dari keluarga berpendidikan tinggi di kota besar. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang tidak hanya fokus pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan lintas generasi dan pemerataan akses layanan dasar di seluruh wilayah.

Karena itu, kebijakan publik tidak boleh hanya berfokus pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja. Pendidikan vokasi gratis yang sesuai kebutuhan industri, beasiswa anak miskin, layanan kesehatan merata, serta penciptaan pasar tenaga kerja yang mampu menyerap lulusan muda menjadi kunci mobilitas sosial.

Sejarah pembangunan menunjukkan, ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan, menimbulkan keresahan sosial, bahkan melemahkan kohesi bangsa. Sebaliknya, ketika kesenjangan menyempit, peluang ekonomi terbuka lebih luas dan semangat kebersamaan tumbuh lebih kuat.

Makna sejati pembangunan bukanlah seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi tercatat, melainkan sejauh mana setiap warga merasakan keadilan dan kesempatan yang sama untuk maju bersama. Dari pertumbuhan menuju pemerataan, dari pencapaian menuju keadilan itulah arah pembangunan yang patut terus dijaga.

menjaga pertumbuhan, memastikan pemerataan                            jakarta (antara) - para pendiri bangsa pernah menegaskan, tujuan akhir pembangunan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
kemerdekaan atau kedaulatan tidak boleh hanya dimaknai sebagai berdirinya negara atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai pemerataan kesejahteraan yang nyata dirasakan masyarakat. tanpa pemerataan, pertumbuhan hanya menjadi simbol, bukan realitas sehari-hari.
kini, indonesia kembali menorehkan capaian penting dalam bidang ekonomi. pada triwulan ii-2025, perekonomian tumbuh 5,12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, lebih tinggi dari capaian tahun lalu.
pertumbuhan stabil di kisaran lima persen selama lebih dari satu dekade menunjukkan fondasi yang semakin kokoh, bahkan ketika banyak negara tengah berjuang menghadapi ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi. namun capaian ini tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kebanggaan atas laju pertumbuhan. nilai sejatinya justru terletak pada pemerataan yang menyertainya.
dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berhasil menekan angka ketimpangan. data badan pusat statistik (bps) mencatat gini ratio maret 2025 sebesar 0,375 yang juga menjadi angka terendah dalam satu dekade. angka ini adalah sinyal penting bahwa distribusi kesejahteraan mulai membaik di tengah pertumbuhan yang stabil.
mencapai penurunan ketimpangan di negara sebesar indonesia bukan perkara mudah. selama bertahun-tahun, kesenjangan menjadi momok pembangunan. pertumbuhan kerap hanya dinikmati kelompok terbatas di perkotaan, sementara jutaan penduduk di wilayah lain tertinggal jauh. karena itu, turunnya gini ratio bukan sekadar statistik, melainkan pesan bahwa fondasi pemerataan sudah mulai terbentuk.
salah satu faktor kuncinya adalah menyempitnya jurang antarwilayah. investasi infrastruktur selama satu dekade terakhir seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jaringan internet cepat telah membuka akses baru, terutama di kawasan timur indonesia.
baca juga:gubernur bengkulu ingatkan dapur mbg penuhi sop siapkan makanan
mobilitas barang, jasa, dan manusia kian lancar. usaha mikro dan kecil tumbuh, destinasi wisata lokal menggeliat, perdagangan antarwilayah makin hidup. ketimpangan spasial mulai menyempit, dan hal ini tercermin dalam distribusi pengeluaran rumah tangga.
selain itu, kebijakan sosial turut menopang. integrasi perlindungan sosial melalui data tunggal sosial ekonomi nasional (dtsen) membuat bantuan lebih tepat sasaran. perlindungan kini tak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga program pangan, subsidi pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan tenaga kerja.
dengan basis data yang diperkuat, kelompok miskin tidak mudah tercecer, sementara kelompok rentan mendapat peluang untuk bangkit. perluasan kesempatan kerja juga berperan penting. pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya ditopang sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur, tetapi juga sektor baru, seperti ekonomi digital dan energi terbarukan. 
tingkat pengangguran terbuka terus menurun, kualitas pekerjaan membaik, dan mobilitas sosial semakin terbuka.  data bps menunjukkan, pada maret 2025, kelompok 40 persen penduduk terbawah menyumbang 18,65 persen pengeluaran nasional. angka ini meningkat dari 18,41 persen pada september 2024 dan 18,40 persen pada maret 2024.
kenaikan seperempat poin memang tampak kecil, tetapi dalam skala makro dia merepresentasikan jutaan keluarga yang daya belinya sedikit lebih baik. perbaikan ini memberi optimisme bahwa pemerataan tidak berhenti sebagai slogan. capaian ini juga memperlihatkan peran penting kelas menengah bawah, yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. ketika daya beli mereka meningkat, stabilitas ekonomi nasional lebih terjaga, bahkan di tengah tekanan global.
kelas menengah bawah yang semakin kuat akan menjadi mesin pertumbuhan baru, sekaligus bantalan ketika kelompok atas menahan belanja akibat ketidakpastian. dengan demikian, pemerataan bukan sekadar tujuan normatif, tetapi juga strategi menjaga keberlanjutan pertumbuhan.
semua perkembangan ini adalah modal penting untuk mewujudkan mimpi indonesia menjadi negara maju. distribusi kesejahteraan yang lebih merata memperkuat daya beli, menjaga stabilitas sosial, dan menjadi pondasi pembangunan jangka panjang. bagi generasi muda, tren ini memberi harapan bahwa mereka akan mewarisi negeri yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga lebih inklusif.
meski begitu, pekerjaan jelas belum selesai. ketimpangan tetap nyata, baik antara perkotaan dan perdesaan, jawa dan luar jawa, maupun kelompok atas dan bawah. di sinilah penting melihat ketimpangan bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga kesempatan.
studi asian development bank (adb) tahun 2014 tentang inequality of opportunity (iop) di indonesia menunjukkan bahwa sekitar 27 persen ketimpangan peluang ditentukan oleh pendidikan ayah, 24 persen oleh pendidikan ibu, 20 persen oleh tempat lahir, serta 8–9 persen oleh pekerjaan orang tua dan etnisitas.
sementara faktor jenis kelamin hanya menyumbang 4 persen. data ini menegaskan bahwa masa depan seseorang di indonesia masih sangat ditentukan oleh latar belakang keluarga dan lingkungan, bukan semata kapasitas diri. dengan kata lain, meskipun saat ini angka kemiskinan terus menurun dan ketimpangan pengeluaran semakin kecil, jalan menuju kesetaraan peluang masih terjal. 
seorang anak yang lahir dari keluarga berpendidikan rendah di daerah terpencil tetap menghadapi tantangan berat untuk memiliki peluang yang sama dengan anak dari keluarga berpendidikan tinggi di kota besar. hal ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang tidak hanya fokus pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan lintas generasi dan pemerataan akses layanan dasar di seluruh wilayah.
karena itu, kebijakan publik tidak boleh hanya berfokus pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja. pendidikan vokasi gratis yang sesuai kebutuhan industri, beasiswa anak miskin, layanan kesehatan merata, serta penciptaan pasar tenaga kerja yang mampu menyerap lulusan muda menjadi kunci mobilitas sosial.
sejarah pembangunan menunjukkan, ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan, menimbulkan keresahan sosial, bahkan melemahkan kohesi bangsa. sebaliknya, ketika kesenjangan menyempit, peluang ekonomi terbuka lebih luas dan semangat kebersamaan tumbuh lebih kuat.
makna sejati pembangunan bukanlah seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi tercatat, melainkan sejauh mana setiap warga merasakan keadilan dan kesempatan yang sama untuk maju bersama. dari pertumbuhan menuju pemerataan, dari pencapaian menuju keadilan itulah arah pembangunan yang patut terus dijaga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI RABU 3 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan