Menjaga Pertumbuhan, Memastikan Pemerataan

Jakarta (ANTARA) - Para pendiri bangsa pernah menegaskan, tujuan akhir pembangunan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemerdekaan atau kedaulatan tidak boleh hanya dimaknai sebagai berdirinya negara atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai pemerataan kesejahteraan yang nyata dirasakan masyarakat. Tanpa pemerataan, pertumbuhan hanya menjadi simbol, bukan realitas sehari-hari.

Kini, Indonesia kembali menorehkan capaian penting dalam bidang ekonomi. Pada triwulan II-2025, perekonomian tumbuh 5,12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, lebih tinggi dari capaian tahun lalu.

Pertumbuhan stabil di kisaran lima persen selama lebih dari satu dekade menunjukkan fondasi yang semakin kokoh, bahkan ketika banyak negara tengah berjuang menghadapi ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi. Namun capaian ini tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kebanggaan atas laju pertumbuhan. Nilai sejatinya justru terletak pada pemerataan yang menyertainya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berhasil menekan angka ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio Maret 2025 sebesar 0,375 yang juga menjadi angka terendah dalam satu dekade. Angka ini adalah sinyal penting bahwa distribusi kesejahteraan mulai membaik di tengah pertumbuhan yang stabil.

Mencapai penurunan ketimpangan di negara sebesar Indonesia bukan perkara mudah. Selama bertahun-tahun, kesenjangan menjadi momok pembangunan. Pertumbuhan kerap hanya dinikmati kelompok terbatas di perkotaan, sementara jutaan penduduk di wilayah lain tertinggal jauh. Karena itu, turunnya gini ratio bukan sekadar statistik, melainkan pesan bahwa fondasi pemerataan sudah mulai terbentuk.

Salah satu faktor kuncinya adalah menyempitnya jurang antarwilayah. Investasi infrastruktur selama satu dekade terakhir seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jaringan internet cepat telah membuka akses baru, terutama di kawasan timur Indonesia.

BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Ingatkan Dapur MBG Penuhi SOP Siapkan Makanan

Mobilitas barang, jasa, dan manusia kian lancar. Usaha mikro dan kecil tumbuh, destinasi wisata lokal menggeliat, perdagangan antarwilayah makin hidup. Ketimpangan spasial mulai menyempit, dan hal ini tercermin dalam distribusi pengeluaran rumah tangga.

Selain itu, kebijakan sosial turut menopang. Integrasi perlindungan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat bantuan lebih tepat sasaran. Perlindungan kini tak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga program pangan, subsidi pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan tenaga kerja.

Dengan basis data yang diperkuat, kelompok miskin tidak mudah tercecer, sementara kelompok rentan mendapat peluang untuk bangkit. Perluasan kesempatan kerja juga berperan penting. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya ditopang sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur, tetapi juga sektor baru, seperti ekonomi digital dan energi terbarukan. 

Tingkat pengangguran terbuka terus menurun, kualitas pekerjaan membaik, dan mobilitas sosial semakin terbuka.  Data BPS menunjukkan, pada Maret 2025, kelompok 40 persen penduduk terbawah menyumbang 18,65 persen pengeluaran nasional. Angka ini meningkat dari 18,41 persen pada September 2024 dan 18,40 persen pada Maret 2024.

Kenaikan seperempat poin memang tampak kecil, tetapi dalam skala makro dia merepresentasikan jutaan keluarga yang daya belinya sedikit lebih baik. Perbaikan ini memberi optimisme bahwa pemerataan tidak berhenti sebagai slogan. Capaian ini juga memperlihatkan peran penting kelas menengah bawah, yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. Ketika daya beli mereka meningkat, stabilitas ekonomi nasional lebih terjaga, bahkan di tengah tekanan global.

Kelas menengah bawah yang semakin kuat akan menjadi mesin pertumbuhan baru, sekaligus bantalan ketika kelompok atas menahan belanja akibat ketidakpastian. Dengan demikian, pemerataan bukan sekadar tujuan normatif, tetapi juga strategi menjaga keberlanjutan pertumbuhan.