45 Tenaga Honorer Satpol PP Rejang Lebong Dirumahkan

Radarkoran.com - Sebanyak 45 orang tenaga honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rejang Lebong dirumahkan atau diberhentikan setelah pemerintah pusat mengeluarkan larangan pengangkatan pegawai honorer.

Para TKS dirumahkan tersebut karena tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), disisi lain mereka juga telah mengabdi cukup lama pada OPD. Dengan demikian, mereka menghadapi ketidakpastian akan nasib mereka kedepannya.

Kepala Dinas Satpol PP Rejang Lebong, Anton Sefrizal, mengatakan bahwa personel Satpol PP yang dirumahkan ini berjumlah 45 orang, dengan beberapa di antaranya telah bertugas lebih dari lima tahun dan sebagian besar kurang lebih dua tahun.

''Dari 45 orang itu ada sedikit yang sudah mengabdi di atas lima tahun dan sebagian besar lainnya kurang lebih 2 tahun,'' kata Anton.

BACA JUGA:Soal Temuan Banpol, Kesbangpol Rejang Lebong Siap Tindaklanjuti

TKS yang dirumahkan sebelumnya juga dinyatakan tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II maupun PPPK paruh waktu serta seleksi CPNS, sehingga dinyatakan tidak lagi menjadi TKS Satpol PP Rejang Lebong.

Terkait dengan nasib puluhan Satpol PP yang dirumahkan tersebut, Anton mengatakan jika dirinya telah melaporkan kepada Bupati Rejang Lebong untuk meminta petunjuk. 

''Pak Bupati Rejang Lebong mengatakan bahwa aturan hukum tetap dipatuhi dan dijalankan. Juga kedepannya tetap dicari solusi untuk nasib petugas Satpol PP yang dirumahkan agar dapat kembali mengabdi dan bekerja,'' sampainya.

Dengan dirumahkannya 45 orang TKS Satpol PP ini, jumlah personel Satpol PP Rejang Lebong tidak mencapai 100 orang, yang berpotensi mempengaruhi kegiatan penertiban pasar dan kegiatan lainnya.

''Mudah-mudahan persoalan ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik,'' ujar Anton.