Penerima BLT-DD Taba Air Pauh TA 2024 Berjumlah 28 KPM

Radarkepahiang.bacakoran.co - Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) TA 2024 Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, ditetapkan 28 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ini disampaikan Kepala Desa Taba Air Pauh Feri Apriandi, Selasa 27 Februari 2024. 

Penetapan penerima BLT-DD tersebut, terang Kades Feri, dilakukan melalui musyawarah desa beberapa waktu lalu. Untuk jumlah KPM hanya berkurang 1 KPM dibandingkan dengan tahun lalu. Ini disebabkan karena KPM bersangkutan sudah meninggal dunia. 

"Berdasarkan hasil musyawarah, jumlah KPM dari tahun 2023 sebanyak 29 orang, di tahun 2024 berjumlah 28 orang. Sebenarnya jumlahnya masih sama namun karena ada salah satu KPM yang meninggal, otomatis berkurang satu," ujar Kades Feri menyampaikan.

Jumlah KPM tahun ini tidak ada pengurangan, lanjut Kades Feri, disebabkan oleh kondisi KPM itu sendiri, sesuai dengan peraturan kretaria yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya kemiskinan ekstrem. Dilaksanakannya musyawarah penetapan, juga bertujuan agar tidak ada tumpang tindih bantuan sosial lainnya yang diterima KPM.

BACA JUGA:Kemenag Kepahiang Ingatkan Jadwal Asesmen dan Sosialisasikan Prosedur Operasional Standar 

"Memang kondisi KPM yang rata-rata berada pada kemiskinan ekstrem, ditambah sakit menahun. Maka berdasarkan musyawarah, jumlah KPM tetap sama. Untuk antisipasi tumpang tindih pemberian bantuan sosial, maka kami selenggarakan musyawarah lagi dengan melibatkan pihak dari PKH dan bantuan sosial lainnya," sampai Kades Feri.

Sementara itu, selain untuk BLT, penggunaan DD TA 2024 ini juga dianggarkan untuk membangun lampu penerangan jalan dan bantuan ketahanan pangan. 

"Fokus kita, rencananya pembuatan lampu penerangan jalan sesuai dengan usulan dari warga. Sedangkan untuk program ketahanan pangan sekarang masih kita bahas," paparnya.

Berdasarkan dari laman Website Kemenkeu RI, capaian penyaluran BLT-DD sangat menggembirakan. Ada penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan yang mengindikasikan berbagai upaya pemerintah melalui kebijakan fiskal, di antaranya jaring pengaman sosial mampu menekan angka kemiskinan.