APBD Kepahiang TA 2024 Tuntas Dibahas, Pekan Depan Disahkan

KEPAHIANG RK - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang Provinsi Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepahiang tuntas melakukan pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.

Diketahui Banggar dan TAPD Kepahiang berhasil menekan defisit yang awalnya senilai Rp Rp 147.051.217.727 dan sekarang sudah menjadi 0. Sebagai tindaklanjut akhir, DPRD Kepahiang menjadwalkan APBD Kabupaten Kepahiang TA 2024 akan disahkan pekan depan, Selasa 28 November 2023. 

Wakil Ketua (Waka) I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, SE, M.Si mengatakan, pihaknya dari Banggar bersama TAPD Kabupaten Kepahiang tuntas melakukan pembahasan finalisasi terkait APBD Kabupaten Kepahiang TA 2024.

Hasilnya defisit yang awalnya Rp 147.051.217.727 sudah menjadi 0, dengan konsekuensi melakukan pemangkasan di seluruh OPD Kepahiang termasuk di DPRD Kepahiang.

"Konsekuensi dari rasionalisasi tersebut harus dilakukan pemangkasan program dan kegiatan seluruh OPD di Kabupaten Kepahiang. Dengan pembahasan yang sudah selesai, selanjutnya akan dilaksanakan Paripurna pengambilan keputusan Selasa 28 November mendatang," kata Andrian.  

Selanjutnya, dengan pembahasan yang sudah final tersebut kepada Pemkab Kepahiang dapat segera menyusun Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program yang telah disusun untuk 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik dan seefisien mungkin.

Dengan keuangan Kabupaten Kepahiang yang minim, supaya OPD Kepahiang bisa menjalankan programnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BACA JUGA:7 Hari Lagi Masa Kampanye Dimulai, KPU Kepahiang Belum Kantongi Lokasi Rapat Umum

"Dengan anggaran yang minim, kami berharap pemerintahan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan OPD masing - masing," demikian Andrian. 

Sebelumnya diberitakan, dengan anggaran yang minim 2024 mendatang, Pemkab Kepahiang diminta menyiapkan anggaran Pilkada. Diketahui Pemkab Kepahiang menyiapkan anggaran Pilkada untuk KPU Kepahiang dan Bawaslu Kepahiang total senilai Rp 23 miliar.

Masing-masing KPU Kabupaten Kepahiang Rp 17 miliar dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang Rp 6 miliar. Disisi lain, walaupun anggaran kedua penyelenggara tersebut sudah difinalkan ternyata belum dapat disetujui, baik oleh KPU maupun Bawaslu.