Pemkab Kepahiang Percepat Distribusi SPPT PBB untuk Dongrak Pendapatan
PBB : Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang, Amarullah Mutaqin, SE M.Ap menerangkan bahwa pihaknya mempercepat pendistribusian SPPT PBB untuk mendongkrak pendapatan.--DOK/RK
Radarkoran.com - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 ditargetkan senilai Rp 1,8 Miliar. Badan Keuangan Daerah (BKD) menargetkan PAD dari sektor PBB-P2 tersebut dapat meningkat sekitar 10 persen. Hal ini disebut dimungkinkan, sebab ada wajib pajak baru.
Kepala BKD Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos M.Si melalui Kabid Pendapatan, Amarullah Mutaqin, SE M.Ap mengungkapkan, sejak Maret lalu pihaknya sudah mulai mendistribusikan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk desa-desa dan kelurahan di setiap kecamatan.
"Total ada 56.000 SPPT PBB-P2 yang kita distribusikan secara langsung ke tingkat kecamatan-kecamatan untuk di sampaikan ke desa maupun kelurahan. Target kita, PAD dari sektor PBB ini dapat meningkat 10 persen, dari target Rp 1,8 miliar," jelas Amarullah.
Sejak didistribusikannya SPPT tersebut, sambung Amarullah, pihaknya mengingatkan agar wajib pajak untuk sesegera mungkin menyelesaikan tunggakan PBB-P2, mengingat batas akhirnya adalah 30 September. Jika melewati ketentuan itu, maka wajib pajak dikenakan denda 2 persen setiap bulan dari total tunggakan pajak.
BACA JUGA:Di Kepahiang Menara Telekomunikasi Hanya Beri Kontribusi PBB Saja
"Maka kita mengingatkan agar piutang PBB-P2 untuk dapat diselesaikan setelah menerima SPPT ini, karena ada keharusan denda apabila melewati tenggat waktunya," papar Amarullah.
Dia melanjutkan, upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang melakukan percepatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan kepada masyarakat untuk mendongrak PAD pada tahun ini.
"Selain pajak dari BPHTB, kontribusi pajak jenis ini (PBB, red) cukup besar di dalam menambah PAD kita tahun ini, makanya harus dimaksimalkan," tegas Amarullah.
Menurut dia, pendistribusian SPPT PBB kepada masyarakat dilakukan dengan skema akselerasi, agar mampu memenuhi target tersebut. Badan Keuangan Daerah Kepahiang optimis pendistribusian lebih awal akan mampu memenuhi target pendapatan dari sektor pajak daerah. Hal itu disebabkan masyarakat memiliki waktu yang cukup lama untuk membayar pajak setelah menerima surat pemberitahuan pajak.