Biaya Kuliah Mahal, DPR Pertanyakan Status PTNBH

Radarkoran.com - Implementasi dari status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) mulai dipertanyakan. Kali ini politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf yang menyorotinya. Dede Yusuf mengatakan, konsep PTNBH yang seharusnya membantu universitas mencari pendanaan dari luar student body dan luar subsidi pemerintah, belum berjalan dengan baik.

"Kalau sekadar menaikkan jumlah mahasiswa dengan pembiayaan dari mahasiswa itu sendiri, namanya bukan intisari dari peningkatan perguruan tinggi berbadan hukum. Menjadi swasta saja sekalian," ujar Dede Yusuf belum lama ini.

Dede Yusuf menegaskan, Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi pelaksanaan PTNBH. Dia juga menyoal mengenai kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah kampus yang tengah menjadi sorotan publik. Dede Yusuf mengkritik keras soal kebijakan kenaikan UKT yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri atau PTN.

Menurut Dede Yusuf, kenaikan signifikan 50-100 persen yang terjadi seharusnya tidak boleh terjadi secara mendadak. Kalau pun tetap haru dilakukan, maka lakukan secara bertahap.

BACA JUGA:Bupati Syamsul Lepas 106 Atlet Ikuti POPDA Provinsi Bengkulu Tahun 2024

"Harusnya secara bertahap, setiap tahun ada kenaikan 10 persen, itu masih terbilang wajar. Tetapi kalau lonjakannya terlalu besar, kita harus bertanya, inflasi apa yang menyebabkan harga pendidikan menjadi naik? Apakah mengikuti harga cabai atau harga telur?," ujar Dede Yusuf.

Dede Yusuf  mengaku curiga, ada dugaan pemotongan subsidi pemerintah kepada beberapa PTN jadi penyebabnya masalah ini. 

"Jangan-jangan pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi beberapa perguruan tinggi negeri. Seberapa jauh ini kan akhirnya kaitannya kita juga perlu telusuri, komponen-komponen apa yang menyebabkan angka pembiayaan pendidikan menjadi tinggi," pungkasnya.