Dinas PMD Kepahiang Pastikan Pelantikan BPD Terpilih 2024 Ditunda 2 Tahun

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Senin , 13 May 2024 - 20:54

BPD : Sebelumnya pemerintah desa yang ada di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu melaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.--DOK/RK

dinas pmd kepahiang pastikan pelantikan bpd terpilih 2024 ditunda 2 tahun                            radarkoran.com - sepanjang tahun 2024 ini, diketahui ada sejumlah pemerintah desa di kabupaten kepahiang provinsi bengkulu yang telah melaksanakan pemilihan badan permusyawaratan desa atau bpd.
bahkan, sudah ada beberapa pemerintah desa yang mengajukan dokumen hasil pemilihan bpd ke dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten kepahiang, dengan harapan bisa diterbitkan surat keputusan (sk). 
tapi dengan terbitnya undang-undang ri nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada 25 april 2024 lalu, sehingga pelantikan bpd yang sudah terpilih dipastikan ditunda selama 2 tahun. 
dikonfirmasi senin 13 mei 2024, kepala dinas pmd kabupaten kepahiang, iwan zamzam kurniawan, sh memaparkan, dengan adanya uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka pelantikan bpd yang sebelumnya sudah terpilih melalui pemilihan yang dilaksanakan pemerintah desa, dipastikan ditunda. 
"karena perintah undang-undang terbaru, bukan hanya jabatan kades saja yang diperpanjang selama 8 tahun, tapi jabatan bpd juga diperpanjang jadi 8 tahun. makanya, terkait bpd terpilih melalui pemilihan yang sudah dilaksanakan pemerintah desa tahun 2024 ini, pelantikannya ditunda 2 tahun ke depan," jelas iwan.
baca juga:warga desa tebing penyamun pilih bpd secara langsung
lebih lanjut disampaikan iwan, sebelumnya memang sudah terdapat beberapa desa di daerah ini yang menyelenggarakan pemilihan bpd. dan bahkan sudah ada pemerintah desa yang menyampaikan dokumen ke dinas pmd untuk diterbitkan sk pengangkatan sebagai bpd. dengan terbitnya uu terbaru, sehingga masa jabatan bpd yang berakhir pada tahun 2024 ini, sama dengan kades diperpanjang selama 2 tahun. 
"untuk jabatan bpd yang habis masa jabatan di tahun 2024 ini, diperpanjang 2 tahun sama seperti kades. sejauh ini kita juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada seluruh pemerintah desa yang ada di kabupaten kepahiang, terkait hal tersebut," papar iwan. 
dengan adanya perpanjangan masa jabatan bpd, pelantikan bpd terpilih 2024 harus ditunda. selanjutnya akan dilakukan pelantikan setelah masa jabatan bpd perpanjangan 2 tahun berakhir. "jadi dalam hal ini, hanya penundaan pelantikannya saja. kalau setelah perpanjangan 2 tahun terhadap bpd berakhir, pelantikan bpd terpilih hasil pemilihan 2024 akan dilaksanakan," demikian iwan. 
sekadar informasi, ada ratusan jabatan anggota bpd di kabupaten kepahiang berakhir pada tahun 2024 ini, yang tersebar di 8 kecamatan serta 94 desa. yakni di kecamatan bermani ilir ada 16 desa, kecamatan ujan mas 16 desa, kecamatan tebat 13 desa, kecamatan kepahiang 14 desa, kecamatan merigi 7 desa, kecamatan kabawetan 12 desa, kecamatan seberang musi 10 desa dan kecamatan muara kemumu 6 desa.
rinciannya di kecamatan bermani ilir ada desa kota agung, desa kembang seri, desa pagar agung, desa embong ijuk, desa gunung agung, desa talang pito, cinta mandi, limbur lama, taba baru, bukit menyan, batu belarik, embong sido, talang sawah, sosokan cinta mandi, muara langkap dan air raman. 
di kecamatan ujan mas ada desa daspetah, suro lembak, tanjung alam, suro ilir, suro muncar, suro baru, pekalongan, bumi sari, desa cugung lalang, desa ujan mas bawah, desa suro bali, desa pungguk meranti, desa pungguk meringang, desa meranti jaya, air hitam, dan desa daspetah ii.
di kecamatan tebat karai ada desa taba sating, desa tertik, desa talang karet, desa peraduan binjai, penanjung panjang, nanti agung, desa taba air pauh, desa karang tengah, tapak gedung, tebing penyamun, desa sinar gunung, taba saling, dan desa penanjung panjang atas.
di kecamatan kepahiang ada desa kelilik, desa tebat monok, permu, imigrasi permu, karang endah, weskust, desa kampung bogor, desa kuto rejo, dan desa karang anyar, desa taba tebelet, desa pelangkian, desa kelobak, desa pagar gunung, serta desa sukamerindu.
di kecamatan merigi ada desa pulo geto, desa taba mulan, desa lubuk penyamun, desa simpang kota bingin, desa bukit barisan, desa batu ampar, dan desa pulo geto baru. di kawasan kecamatan kabawetan ada desa bandung baru, bukit sari, tugu rejo, suka sari, air sempiang, tangsi duren, babakan bogor, desa barat wetan, desa pematang donok, desa sumber sari, desa mekar sari, dan desa sido makmur.
baca juga:pemerintah desa karang tengah sukses gelar pemilihan bpd secara langsung
selanjutnya di kecamatan seberang musi ada desa benuang galing, desa air selimang, desa tebat laut, desa temdak, desa taba padang, desa lubuk saung, desa kandang, desa cirebon baru, desa talang gelompok, dan desa air pesi. di kecamatan muara kemumu ada desa benuang galing, desa air selimang, desa tebat laut, desa temdak, desa taba padang, desa lubuk saung, desa kandang, desa cirebon baru, desa talang gelompok, dan desa air pesi.
bpd atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. bpd merupakan penyambung lidah masyarakat desa atau bisa disebut 'parlemen' di pemerintahan desa (pemdes). berkaitan dengan tugas dan wewenang bpd tercantum dalam uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan diatur secara khusus melalui peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang bpd.
sementara untuk fungsi dan tugas bpd di antaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (rpd) bersama kepala desa (kades), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja terhadap kades.
selain itu, terdapat juga sejumlah tugas yang harus dilakukan para anggota bpd. yakni menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah bpd, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa (pilkades) jika masa jabatan kades berakhir, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pilakdes pergantian antar waktu (paw), membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kades.
selanjutnya, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kades, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SELASA 14 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan