Menuai Kontroversi, Pemerintah Atur Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Usia Sekolah

Reporter: Candra Hadinata |

Editor: Candra Hadinata |

Senin , 05 Aug 2024 - 19:47

PP Nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU Kesehatan, pemerintah mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah.--FOTO/DOK

menuai kontroversi, pemerintah atur penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah                            radarkoran.com - di dalam pasal 103 ayat (4) peraturan pemerintah (pp) 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang kesehatan, ada kata-kata terkait mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa atau pelajar. tentu hal tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. 
berikut petikan isi pasal 103 pp 28 tahun 2024, yang antara lain mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. isi pasal 103:
1. upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. 
2. pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
baca juga:ini bisnis yang menjanjikan dengan modal kecil tapi keuntungan besar 
a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
b. menjaga kesehatan reproduksi.
c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya.
d. keluarga berencana.
e. melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.
f. pemilihan media hiburan sesuai usia anak. 
3. pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah. 
4. pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 
baca juga:pemerintah naikkan uang pensiun pns 2025, berikut penjelasannya
a. deteksi dini penyakit atau skrining.
b. pengobatan.
c. rehabilitasi.
d. konseling.
e. penyediaan alat kontrasepsi. 
5. konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya. 
fikri: nalarnya ke mana?
menyangkut hal ini, wakil ketua komisi x dpr ri abdul fikri faqih menilai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional, yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama.
sebagaimana dimuat dalam uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional yakni pendidikan yang berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
baca juga:bikin ikut larut dalam suasana seram, 3 film horor indonesia 2024 ini wajib kamu nonton
"alih-alih mensosialisasikan risiko perilaku seks bebas kepada usia anak sekolah atau remaja, malah menyediakan alatnya (kontrasepsi, red) ini nalarnya ke mana? tegas fikri, senin 05 agustus 2024.
selain itu, fikri juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. fikri menilai penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah sama saja dengan membolehkan tindakan seks bebas kepada pelajar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SELASA 6 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan