Hingga Agustus Reaslisasi Belanja Daerah 49 Persen, Pendapatan 59 Persen

Senin 16 Sep 2024 - 18:07 WIB
Reporter : Radar Kepahiang
Editor : Radar Kepahiang

Radarkoran.com - Data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong mencatat realisasi belanja daerah sudah menyentuh angka 49 persen. Realisasi belanja daerah tersebut tercatat hingga 31 Agustus 2024. 

Jumlah tersebut dipredisksi akan terus melonjak hingga akhir bulan September ini mengingat banyak pihak ketiga yang mengusulkan pencairan termin 100 persen.

Kabid Anggaran BKD Lebong, Elvan Wardiansyah, S.AB, M.AP menjelaskan laporan realisasi APBD tahun 2024 saat ini terus berprogres. Hingga 31 Agustus 2024, belanja daerah dengan pagu Rp 827,8 Miliar sudah terealisasi Rp 407,9 Miliar atau diangka 49,2 persen.

Sementara untuk realisasi pendapatan daerah, dari pagu Rp 798,4 Miliar sudah terealisasi 471,7 Miliar atau 59,7 persen. 

"Jumlah tersebut terhitung dari Januari sampai Agustus. Saat ini tentunya terus bergerak, " kata Elvan.

BACA JUGA:PAN dan Demokrat Sudah Serahkan Nama Calon Pimpinan DPRD Lebong 2024-2029, Golkar Belum

Disisi lain pihaknya juga telah mengakumulasi proyeksi pendapatan dan belanja daerah bisa terealisasi hingga angka  90 persen pada Oktober dan November 2024 mendatang. 

Pasalnya mayoritas pekerjaan fisik yang saat ini tengah berlangsung, baru tuntas dilaksanakan pada bulan tersebut. Untuk selanjutnya diharapkan pihak ketiga agar dapat segera mengusulkan angka pencairan 100 persen.

"Insyaallah November mendatang sudah bereada di angka 90 persen, " singkatnya.

Diketahui jika dari Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Tahun 

Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Aula Bappeda, Kamis 5 September 2024 lalu, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi serapan anggaran.  Seperti adanya migrasi SIPD Kemendagri ke SIPD RI yang sedikit menimbulkan kegamangan terkait dengan fitur-fitur yang diperbarui yang tejadi di seluruh pemrintah daerah di Indonesia. Kemudian adanya mekanisme penyaluran atau transfer dana dari pusat yang berubah serta keterlambatan transfer dari pemerintah pusat.

 

Kategori :