Radarkoran.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta semua honorer atau THL (Tenaga Harian Lepas) yang ada di wilayah Bengkulu dapat terdata dengan baik. Sehingga seluruh honorer dengan berbagai latar belakang yang ada dapat diangkat menjadi ASN pemerintah daerah.
Gubernur menyebut, masih ada ribuan para honorer yang belum diangkat menjadi ASN, sehingga jumlah tersebut harus benar-benar terdata dengan baik agar tidak ada honorer baru yang bertambah atau honorer yang sudah lama mengabdi tapi tidak terdata.
"Mulai dari 2021 hingga 2023 yang kita bukukan dan dilantik di tahun 2024 ada sekitar 1.048 orang yang sudah mendapatkan SK sebagai ASN PPPK di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. Masih ribuan yang masih menunggu proses, komitmen saya tetap dan kemarin saya minta koordinator masing-masing kategori untuk memastikan dengan betul database," tutur Gubernur Rohidin saat memberikan sambutan dalam pelantikan PPPK formasi 2023 di lingkungan Pemprov Bengkulu baru-baru ini.
Gubernur Rohidin juga meminta kepada para honorer yang belum terdata agar dapat mendaftarkan diri pada website atau laman SIMOLA (Sistem Monitoring Layanan) yang telah dikeluarkan oleh Dikbud dan BKD Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:4 Prinsip yang Dipegang Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah Honorer
"Dikbud dan BKD sudah membuat website SIMOLA. Jadi tolong dipesankan kepada semua honorer untuk login membuka data dan mengisi datanya dengan lengkap disitu. Tujuannya agar semuanya tertata dengan baik, karena menyerahkan data perorangan, daftar masing-masing sekolah dan dinas, sulit untuk semuanya terakomodir," sampai Gubernur.
Gubernur juga meminta kepada Dinas Dikbud, Kacabdin dan kapala sekolah agar dapat memberikan informasi kepada honorer yang belum terdata untuk segera memberitahukan pihak terkait.
"Tolong nanti Dinas Dikbud kalau memang belum terdata semua untuk dibuka kembali itu (Website), agar bisa login kembali untuk mengisi dan entri data. Jadi sekali lagi tolong Kabid SMA,SMK, dan SLB agar mengecek kembali website," sampainya.
Ia menambahkan, jika semua data telah terdata dengan baik, maka nantinya akan dilakukan perekapan untuk melihat berapa total honorer dengan berbagai latar belakang yang belum terdata dalam database tersebut untuk dapat diakomodir kebutuhannya.
BACA JUGA:Aduh! Gaji Honorer di Daerah Ini Dipotong dan TPP ASN Dihentikan
"Di akhir 2024 nanti secara kolektif kita tetapkan menjadi honorer daerah. Dan untuk honorer yang terdata di database, tahun ini kita kembali mendapatkan formasi sebanyak 600 orang PPPK," imbuhnya.
Lebih jauh Gubernur Rohidin menegaskan, proses penerimaan PPPK dipastikan tidak dipungut biaya mulai dari pemberkasan sampai dinyatakan lulus, maupun saat melengkapi persyaratan hingga SK dikeluarkan. Jadi jika ada pihak tertentu yang meminta biaya, dirinya meminta yang bersangkutan untuk melapor.
"Kita takutkan masih ada pihak yang bermain-main dan menjanjikan bisa meluluskan, SK bisa dipercepat dan mengatur penempatan. Jadi sampaikan kepada kawan-kawan yang akan mengikuti tes, jangan datangi siapapun, persiapkan diri saja dengan baik, latihan komputer dan soal-soal, serta isi data dengan benar," tutupnya.