Pihaknya hingga saat ini juga masih mengkaji berbagai pertimbangan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan pendidikan di masa mendatang.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Mu'ti menegaskan akan membuat kebijakan yang bermutu dan berupaya memenuhi hak pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam hal ini, pihaknya akan meningkatkan akses pendidikan serta kualitas guru dalam mengajar.
"Akses untuk memperoleh pendidikan itu akan coba kita lakukan semaksimal mungkin sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan haknya karena tempat tinggalnya, atau karena keadaan fisiknya, atau sebab-sebab lain yang membuat mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan," ungkap Mu'ti dalam temu media di kantor Kemdikdasmen, Senayan, Jakarta, 23 Oktober 2024.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah memperbanyak jumlah layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal (rumah belajar). Tak ketinggalan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.
"Rumah belajar itu mudah-mudahan mereka bisa belajar dengan mudah, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan untuk itu, maka kami akan mendata anak-anak atau mereka yang berusia sekolah yang memang belum mendapatkan akses untuk mendapatkan Pendidikan, "tambahnya.
"Kepentingan pendidikan itu harus diprioritaskan dalam APBN sehingga kami berusaha bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang mungkin rusak atau belum memenuhi persyaratan," tukasnya.