Radarkoran.com - Sebanyak 8 fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan persetujuannya untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang diatur.
Persetujuan tersebut disampaikan masing-masing juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RAPBD 2025 pada Selasa, 5 November 2024.
Walaupun disetujui oleh seluruh fraksi, dalam pandangan umum yang disampaikan juru bicara fraksi, masih ada kritik, saran dan catatan yang disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Salah satu catatan tersebut, terkait sinkronisasi dengan program pusat seperti makan siang gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Dalam pembahasan RAPBD 2025, kami mengingatkan agar tetap menyinkronkan dengan agenda dan program nasional," ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Mahdi Husen, SH saat menyampaikan pandangan umumnya.
Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) juga dinilai perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama untuk membahas terkait realisasi program makan siang gratis tersebut nantinya.
"Dalam realisasinya program ini, pemerintah pusat menyiapkan anggaran bersumber APBN sekitar RP 71 triliun. Untuk penyesuaiannya tentu kita harus berkoordinasi dengan pusat, misal dari sisi teknisnya seperti apa," ujar Mahdi.
BACA JUGA:DISUKA Dipastikan Siap Ikuti Debat Tahap Kedua
Sementara itu, Ketua Fraksi Kebangkitan Keadilan DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos, M.Si, dalam menyampaikan pandangan umum fraksinya mengharapkan agar pengalokasian anggaran di tahun 2025 mendatang dapat memberi dampak terhadap percepatan pembangunan daerah Bengkulu.
"Tentunya alokasi anggaran harus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kami dari Fraksi Kebangkitan Keadilan, setuju RAPBD tahun depan dibahas lebih lanjut," ujar Zainal.
Lebih jauh, setelah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu, agenda dilanjutkan dengan Jawaban Gubernur Bengkulu terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi.
Dalam penyampaiannya, Nandar Munadi yang mewakili Gubernur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pandangan umum baik berupa saran, kritikan dan pemikiran yang disampaikan setiap juru bicara fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu.
Secara terperinci, pada kesempatan tersebut Nandar Munadi memberikan jawaban dan penjelasan singkat atas pandangan umum baik masukan, kritik, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya.
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas persetujuan fraksi-fraksi terhadap Raperda Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih mendalam melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD," sampai Nandar Munadi.
Sesuai mekanisme, Raperda RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 akan dibahas di tingkat Komisi-Komisi bersama tim anggaran pemerintah daerah dan hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna selanjutnya.
"Kami mengharapkan kiranya dewan terhormat dapat membahas lebih lanjut terhadap Raperda tentang Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 melalui rapat Badan Anggaran," tutup Asisten III Nandar Munadi.