Radarkoran.com - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan dilaksanakan dalam beberapa pekan kedepan, dan berbagai aktivitas akan mengalami peningkatan, termasuk dalam hal konsumsi energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sementara itu, kondisi saat ini menghadapi persoalan keterlambatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi oleh Pertamina ke rekanan, khususnya Pertashop. Keterlambatan distribusi BBM non-subsidi ini terjadi di seluruh Indonesia, dan hal ini semakin memperburuk kondisi di lapangan.
Menyikapi kondisi yang ada, Ketua Umum Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven, meminta meminta agar Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terkait masalah keterlambatan distribusi BBM ini.
"Keterlambatan ini tidak hanya merugikan pengusaha Pertashop, tetapi juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang mengandalkan layanan ini untuk mendapatkan BBM berkualitas dengan harga yang sesuai," ungkap Steven.
Situasi keterlambatan distribusi BBM ini tentunya berpotensi menambah beban ekonomi bagi konsumen yang sudah terbebani dengan harga barang dan kebutuhan pokok yang terus meningkat.
"Jika distribusi dari Pertamina terus mengalami keterlambatan, masyarakat akan kesulitan mendapatkan BBM yang sesuai dengan standar yang diharapkan," sampai Steven.
BACA JUGA:Bawaslu Bengkulu Teruskan Persoalan Netralitas ke BKN
Steven menambahkan, Pertashop merupakan solusi bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan akses BBM berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Dengan distribusi BBM yang lancar dan tepat waktu, Pertashop akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan BBM non Subsidi selama libur panjang Nataru.
"Sebentar lagi kita menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pada saat-saat seperti itu, pasokan BBM di Pertashop harus tersedia dengan baik dan tepat waktu. Jadi jangan sampai, hanya karena keterlambatan distribusi oleh Pertamina, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM yang dibutuhkan saat liburan," tutur Steven.
Lebih lanjut, Steven juda berharap kinerja Pertamina dapat dievaluasi oleh pemerintah dan pihak terkait agar kejadian keterlambatan distribusi BBM ini tidak terjadi berulang seperti saat ini.
Selain itu, masalah keterlambatan distribusi ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab Pertamina saja, tetapi juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
"Pemerintah daerah juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM non-subsidi di wilayah masing-masing berjalan lancar, sehingga tidak mengganggu kebutuhan masyarakat," demikian Steven.