HPMPI Minta Pemda Ambil Tindakan Soal Dampak Pertamax Oplosan

Radarkoran.com - Himpunan Pertashop Merah Potih Indonesia (HPMPI) meminta pemerintah daerah dapat mengambil tindakan atas persoalan adanya isu terkait dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos. 

Ketua umum HPMPI, Steven mengatakan, adanya pemberitaan mengenai BBM pertamax oplos atau campuran ini memberikan dampak signifikan bagi paraa pengusaha Pertashop di daerah karena mereka hanya menjual produk BBM non subsidi jenis pertamax.

"Masyarakat yang dapat berita ini (Pertamax oplosan) menjadi sulit untuk percaya kepada lembaga penyalur yang khusus hanya untuk menjual produk Pertamax. Hal ini membuat adanya penurunan omset penjualan itu di angka 30 sampai dengan 50 persen untuk pertashop di Provinsi Bengkulu," ungkap Steven.

Dirinya mengharapkan adanya edukasi ataupun sosialisasi dari pemerintah daerah ataupun dari asosiasi yang mendorong akan produk Pertamax memang sudah dipastikan sesuai dengan spek dan ketentuan penyaluran. Hal ini bukan tanpa alasan, steven menyebut jika pihaknya telah mendatangi langsung terminal penyaluran BBM di Pulau Baai Bengkulu dna dipastikan penyaluran BBM telah sesuai dengan ketentuan. 

BACA JUGA:Penataan Kawasan Danau Dendam Tak Sudah Ditunda

"Kami telah mengunjungi Depo Pertamina di Pulau Baai Bengkulu. BBM yang datang itu murni sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan dan melalui proses pengecekan yang tepat.  Sehingga masyarakat yang ada di provinsi Bengkulu saat ini memang sudah dipastikan ketika belanja pertamax, yang dibeli adalah BBM dengan Ron 92," sampainya.

Lebih jauh, Steven juga meminta kepada pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap eksistensi bagi para pengusaha pertashop agar bisa terus berlanjut atau bisa terus berjualan. Hal ini mengingat para pengusaha pertashop ini sangat mendukung perekonomian di desa-desa dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Salah satu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pengawasan supaya BBM yang subsidi ini tepat sasaran. Kemudian SPBU-SPBU ataupun lembaga penyalur yang nakal bisa dapat ditindak dengan tegas," tutur Steven.

Selain itu, HPMPI juga mendorong adanya percepatan pengerukan alur di kawasan Pelabuhan Pulau baai Bengkulu, sehingga proses distribusi BBM tidak mengalami kendala dan keterlambatan. Pendangkalan alur kerap menyebabkan suplai BBM terlambat dan mengganggu pemenuhan kebutuhan BBM kepada konsumen.

"Kita sangat mengharapkan adanya percepatan dilakukannya pengerukan di alur Dermaga Pulau Baai Bengkulu. Ini supaya masyarakat tidak akan mengalami kendala, terutama kelangkaan BBM," ujar Steven.