Radarkoran.com - Dalam upaya mendukung asta cita atau program strategis Presiden Prabowo Subianto, Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bengkulu akan melanjutkan program Reforma Agraria dengan melakukan pembebasan lahan Hak Guna Usaha atau HGU di beberapa wilayah di Bengkulu.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bengkulu, Indera Imanuddin, mengatakan, langkah ini dilakukan sesuai dengan program Presiden RI, Prabowo Subianto dalam meningkatkan penyediaan pangan secara nasional.
"Tahun depan kita akan melakukan pendataan terhadap bekas HGU yang tidak digunakan lagi. Lahan itu nantinya akan kita arahkan untuk program reforma agraria dan diharapkan nantinya bisa mendukung program nasional yang masuk dalam program asta cita pak presiden, salah satunya itu ketahanan pangan," ungkap Indera.
Ia menambahkan, untuk menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) peningkatan penyediaan pangan nasional pada tahun 2025 mendatang ini dibuktikan dengan adanya kerjasama Kanwil ATR/BPN Bengkulu dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
"Kami sudah ada diskusi dengan Plt gubernur dan Danrem, mereka siap mendukung program ini," imbuh Indera.
BACA JUGA:Cuaca Ekstrem, Masyarakat Diimbau Jaga Imun
Untuk lahan HGU yang akan didata tersebar di beberapa wilayah, lahan ini mencapai ribuan hektare. Dengan jumlah tersebut, tentunya dapat memenuhi ketahanan pangan jika dapat dimanfaatkan dengan baik.
"Ada beberapa titik sebaran, salah satunya di Bengkulu sekitar 2 ribu hektare lebih. Ini akan kita data dan tertibkan," kata Indera.
Ia menambahkan, pihak BPN tidak bisa jalan sendiri dalam mendukung program asta cita presiden Prabowo tersebut. Sehingga dibutuhkan dukungan dan sinergi dengan stakeholder lainnya.
"Kita semua harus bersinergi bersama bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat ke depannya, terutama untuk persiapan ketahanan pangan kita," sampai Indera.
Dirinya berharap, dengan upaya yang dilakukan, kedepannya provinsi Bengkulu dapat menjadi provinsi swasembada pangan dan tidak butuh dengan provinsi lainnya dalam hal penyediaan kebutuhan pangan.
"Untuk mewujudkan ini, perlu sinergi yang kuat, BPN tidak bisa sendiri tanpa dapat dukungan semua pihak," ujarnya.