"Melainkan lebih diupayakan untuk memberikan stimulasi kepada pemerintah daerah agar lebih leluasa mengelola pembangunan daerahnya sesuai kebutuhan spesifik daerahnya," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Untuk diketahui, BULD adalah salah satu alat kelengkapan DPD RI yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda. Tugas ini merupakan amanat Pasal 249 ayat (1) huruf j UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Tugas pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda tidak dilakukan dalam kerangka memperpanjang mata rantai pembentukan Perda. BULD DPD RI justru hadir untuk menjembatani kepentingan daerah apabila terdapat kendala dalam proses pembentukan Perda.
BULD DPD RI ingin memastikan bahwa Perda disusun sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat, dan sebaliknya regulasi yang ditetapkan pusat telah mengakomodir kepentingan daerah.