Radarkoran.com - Dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI) baru-baru ini, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi menjadi sorotan dan turut dibahas dalam raker tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu, Dr. Hj. Dewi Coryati menilai bahwa sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB sudah seharusnya dievaluasi.
"Dalam Raker kemarin, secara langsung saya sampaikan kepada Pak Mendikdasmen RI Abdul Mu'ti, pentingnya evaluasi PPDB dengan sistem zonasi," ungkap Dewi yang merupakan wakil rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) tersebut.
Menurut Dewi, evaluasi sistem PPDB dinilai perlu dilakukan karena masih memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya. Seperti di Provinsi Bengkulu, kebijakan zonasi PPDB masih menyebabkan adanya ketidakseimbangan kapasitas penerimaan siswa disetiap sekolah.
"Dengan kondisi tersebut, akhirnya masih banyak terjadi adanya sekolah yang kekurangan, dan ada pula yang kelebihan siswa," sampai Dewi.
BACA JUGA:Dorong Pelaku UMKM Bengkulu Masuk Pasar Ekspor
Lebih jauh dikatakan Dewi Coryati, tujuan awal penerapan PPDB sistem zonasi untuk meniadakan sekolah unggulan yang menjadi favorit siswa, sehingga tidak ada diskriminasi antar sekolah. Namun dalam realisasinya, fakta yang terjadi malah sebaliknya, tidak sejalan dengan niat awal yang dimaksud.
"Makanya kita menilai pelaksanaan PPBD dengan sistem zonasi ini perlu dikaji ulang," kata Dewi.
Selain itu, Dewi Coryati turut menyoroti pentingnya diciptakan lingkungan yang kompetitif dalam pendidikan bagi para siswa. Sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang siap bersaing dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.
"Lingkungan pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan generasi unggul. Tapi tetap saja banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama persoalan terkait PPDB," ujar Dewi.
Disisi lain, dalam raker tersebut, Dewi Coryati mengatakan ada beberapa poin pembahasan lainnya terkait program percepatan 100 hari kerja Mendikdasmen, seperti terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan penambahan jam olahraga di sekolah.
"Kita pada prinsipnya menyambut baik program-program itu, terlebih untuk mengoptimalkan bidang pendidikan nasional," singkat Dewi.