Radarkoran.com - Kebijakan pemotongan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, turut berdampak pada kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena beberapa program termasuk yang strategis terpaksa ditunda pelaksanaannya. Ini
diungkapkan Kepala Dinas Perkim Bengkulu Tengah, Samsul Bahri, MM.
Ia menyampaikan, pemotongan anggaran yang terjadi cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang telah dirancang pada tahun anggaran 2025.
"Ya kalau berbicara soal berdampak atau tidaknya (Pemangkasan anggaran, red), tentu saja cukup berdampak. Kita tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat dan daerah, siap menyesuaikan dengan anggaran yang ada," terang Samsul Bahri.
Lebih lanjut dia menyampaikan, walaupun anggaran terbatas, komitmen pihaknya tetap menjalankan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. "Ya efisiensi tetap dilakukan, tapi apa yang masih bisa dilaksanakan untuk masyarakat tetap akan kita upayakan berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Tentunya pula, sesuai dengan arahan pak bupati," paparnya.
Masih bersama Samsul Bahri, salah satu program yang terdampak yakni pengadaan tanah, yang akhirnya harus ditunda pelaksanaannya hingga waktu yang belum ditentukan. Selain itu beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas dan program non-prioritas lainnya mengalami penyesuaian.
BACA JUGA:Wacananya, Bupati Akan Beri Nama Khusus Ruas Jalan di Bengkulu Tengah
"Awalnya ada program pengadaan tanah, tapi harus ditunda dulu tahun ini karena anggarannya tidak memungkinkan. Begitu juga dengan kegiatan lain, yang sifatnya tidak terlalu mendesak maka ditunda," jelas Samsul Bahri.
Dia juga menambahkan, terkait dengan detail pos anggaran yang mengalami pemangkasan, pihaknya masih menunggu hasil finalisasi serta penandatanganan dokumen anggaran.
"Ya untuk rincian, apa saja yang dipotong, belum bisa disampaikan sekarang. Karena kita masih menunggu dokumen resmi, termasuk proses TPA yang masih berjalan," ucapnya.
"Walaupun begitu kami tetap optimistis, kami akan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, melalui kerja sama lintas sektor serta upaya maksimal di lapangan. Maka dari itulah kami juga berharap dukungan dari pemerintah daerah dan pusat supaya program yang tertunda segera terealisasi," demikian Samsul Bahri.