Radarkoran.com - DPRD Provinsi Bengkulu mendorong agar Pemprov dapat segera merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Bengkulu.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, SIP mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur itu harus segera dilakukan agar masyarakat bisa merasakan program Bantu Rakyat melalui penyediaan sarana jalan mulus.
Ia menyebut, percepatan harus dilakukan, apalagi anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan rusak di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sudah dialokasikan sampai Rp 500 miliar.
"Anggaran yang disiapkan hampir 500 miliar untuk jalan dan jembatan yang disiapkan untuk sembilan kabupaten dan satu kota melalui porsi pembangunan ini," ujar Juhaili.
Ia menambahkan, anggaran sebesar hampir Rp 500 miliar itu tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan pembangunan secara optimal. Untuk itu, akan didistribusikan untuk pembangunan jalan dan jembatan di 9 kabupaten dan 1 kota yang masuk skala prioritas akan menjadi acuan utama.
"Jalan-jalan atau jembatan yang kondisinya paling mendesak untuk segera diperbaiki akan mendapatkan perhatian lebih dulu. Namun secara umum, sentuhan pembangunan ini sudah akan dirasakan oleh masyarakat," imbuhnya.
BACA JUGA:Indeks Ketimpangan Gender di Bengkulu Turun
Lebih jauh dikatakan Juhaili, secara regulasi tidak ada permasalahan atas anggaran yang ada karena hasil dari efisiensi anggaran yang telah dilakukan. Untuk itu, dirinya mendorong agar proyek-proyek yang perencanaannya sudah matang dan siap, dapat segera memasuki tahap lelang.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan baru, proses lelang akan dimulai dari tahap perencanaan dan hal ini juga diperlukan percepatan realisasinya.
"Bagi yang sudah siap, silahkan untuk dilelang secepatnya," ujarnya.
Di sisi lainnya, DPRD Provinsi Bengkulu memastikan akan mengoptimalkan perannya untuk melakukan pengawasan. Sehingga proses atau target penyelesaian pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dapat tuntas sampai akhir tahun 2025.
"DPRD Provinsi Bengkulu akan melakukan monitoring secara bersama-sama dengan turun langsung ke lapangan dan melibatkan anggota DPRD lainnya. Jadi kita tidak kekurangan informasi di lapangan," tutupnya.