Radarkoran.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bengkulu Tengah secara tegas menolak rencana adanya pengurangan Anggaran Dana Desa (ADD), yang sebelumnya direncanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua APDESI Bengkulu Tengah, Mulyantoni.
Dia mengatakan, kalau pemotongan ADD benar-benar dilakukan pemerintah daerah, tentu langsung berdampak serius pada operasional pemerintahan desa, termasuk dalam pembiayaan kebutuhan dasar seperti jaringan internet, listrik, alat tulis kantor hingga langganan air bersih.
"Kami menolak rencana atau wacana pemotongan ADD oleh pemerintah daerah. Lantaran kalau pemotongan itu dilakukan, maka dipastikan akan berdampak
terhadap pembiayaan operasionla pemerintahan desa," tegas Mulyantoni, Rabu 18 Juni 2025.
Dia melanjutkan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.Ap pada Selasa 17 Juni 2025. Menurut Mulyantoni, pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala desa yang tergabung dalam APDESI, dan disambut langsung oleh Bupati Rachmat didampingi jajaran terkait.
BACA JUGA:Ketua PGRI hingga Kepsek dan Guru di Bengkulu Tengah Soroti Gaji ke-13 Tidak Kunjung Cair
BACA JUGA: Ini Desa yang Wakili Bengkulu Tengah di Lomba Desa Tingkat Provinsi 2025
"Tujuan utama kita bertemu dengan pak bupati, adalah menyampaikan keberatan atas rencana pemotongan ADD yang sebelumnya diwacananan. Jadi kalau anggaran ADD dipangkas, dipastikan operasional desa terganggu. Dan alhamdulillahnya, pak bupati menyatakan akan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," papar Mulyantoni.
Dia menambahkan, layanan kepada masyarakat berpotensi terganggu apabila anggaran operasional desa dikurangi. Oleh sebab itulah APDESI menolak, dan
berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi terbaik dengan tidak mengurangi ADD pemerintahan desa.
"Tidak ada kepentingan lain kita menemui pak bupati, hanya untuk menyampaikan aspirasi penolakan pemongan ADD. Ya semoga saja pertimbangan dari pak
bupati nantinya bisa menghasilkan keputusan yang bijak, agar roda pemerintahan di desa tetap berjalan dengan maksimal, dan pelayanan masyarakat tidak terdampak," demikian Mulyantoni.