Radarkepahiang.bacakoran.co - Bantuan Beras Cadangan Pangan (BCP) beras yang digulirkan oleh pemerintah untuk menjaga supaya tidak terjadi inflasi, dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu melalui penyaluran oleh kantor pos. Lantaran, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima beras tahun 2023 dari Bulog tidak cocok dengan data yang diberikan oleh pihak kantor pos.
Sebab banyak warga kurang mampu tidak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Yang lebih lucu lagi warga yang sudah meninggal dan warga sudah mampu masih terdata di bantuan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Sahyar.
Dikatakan Kades Sahyar, cukup banyak warga yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan ini di wilayahnya. Bahkan, terdapat masyarakat miskin mengalami stroke tidak mendapatkan bantuan pangan beras yang diberikan pemerintah. Mengenai hal ini pihak pemerintah desa hanya dapat menampung keluhan masyarakat kurang mampu yang tidak termasuk dalam data penerima.
"Data penerima bantuan beras tidak kami ketahui sumber maupun dasarnya dari mana, sebab tidak ada pemberitahuan. Ada warga yang sudah meninggal masih masuk dalam data penerima. Di desa kami, ada puluhan warga yang sudah meninggal dunia, namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan beras ini," sesal Kades Sahyar.
BACA JUGA:Pemerintah Desa Tebat Monok Salurkan Bantuan Beras CPP ke 185 KPM
"Padahal pada tahun sebelumnya, kami pemerintah desa sudah mendapatkan data yang pas untuk penerima beras tersebut. Tapi ketika bantuan beras ini bergulir kembali di tahun 2024 ini, muncul data baru dari pihak pos. Dan kami kesulitan menyalurkannya, dikarenakan timbulnya data baru tersebut. Pihak desa terpaksa tetap memberikan bantuan beras sesuai dengan data yang diberikan pihak kantor pos," terang Kades Sahyar, Jum'at 2 Februari 2024.
Lanjut diungkapkan Kades Daspetah ini, bantuan pangan beras yang didapatkan Desa Daspetah diperuntukkan untuk 249 penerima manfaat dari kantor pos untuk tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, yang terdata dari desa 196 KPM. Terkait penambahan data penerima tahun 2024 ini, disebutkan rancu dan membingungkan.
"Memang beras bantuan yang diberikan lebih banyak, tapi yang menjadi permasalahannya data penerima bantuan ini dari mana datangnya. Dari pantaun kami, terdapat kisaran 20 warga kurang mampu tidak mendapatkan bantuan beras ini. Sementara beberapa warga penerima bantuan ini dikategorikan berekonomi mampu. Ini sangat membingungkan sekali. Kami jadi sasaran amukan warga. Tadi kami didatangi puluhan warga, menanyakan persoalan ini," ujar Kades Sahyar.
"Memang ada surat pengalihan penerima beras, tapi tidak dapat digunakan. Karena hanya mukjizat, masyarakat mau memberi bantuan ini beras kepada orang lain. Apalagi harga kebutuhan pokok saat ini seperti beras sedang naik, sehingga masyarakat sangat membutuhkan beras. Kami pemerintahan desa tidak berani, kalau bukan orang yang terdata di data ini yang menerimanya. Namun kami tetap berusaha warga yang kami data ini untuk dievaluasi ulang oleh pihak dinas terkait. Jangan sampai terjadi konflik di tengah masyarakat kedepannya," sambung Sahyar.
Masih menurut Kades Sahyar, dari 294 KPM berdasarkan data kantor pos, sisa jatah beras untuk 90 KPM dikembalikan lagi ke kantor pos. Itu lantaran pihak pemerintah desa setempat khawatir salah salur, hingga menyebabkan permasalahan di kemudian hari.
Ditemui warga setempat Anita (30) mengatakan, dia harus rela pulang dengan tangan hampa. Sejatinya, Anita berhak mendapatkan beras bantuan ini karena berekonomi rendah, tapi data yang ada dari kantor pos tidak ada namanya. Sedangkan di dalam data tahun 2023 lalu, Anita masuk sebagai salah seoarang penerima bantuan beras dari pemerintah.
"Saya sangat kecewa sekali tidak mendapatkan bantuan beras. Karena saya sangat berhak mendapatkan beras tersebut dibandingkan dengan beberapa warga yang lain," ucapnya dengan wajah sedih.
Sementara itu dikonfirmasi memalui sambungan handphone, Kadis Perikanan dan Ketahan Pangan Kabupaten Kepahiang, Rukismanto, SP menyampaikan, terkait banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan beras ini, dirinya minta Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kepahiang untuk segera melapor langsung untuk dilakukan perubahan data.
"Nanti kami akan rapat bersama pihak Bappeda Kabupaten Kepahiang untuk membahas bantuan tersebut, kenapa sampai terjadi seperti itu. Bantuan ini kami harapkan mampu mengendalikan inflasi, termasuk menjaga kebutuhan pangan di tengah-tengah masyarakat. Supaya permasalahan ini tidak berlarut, kita bersama-sama akan mengevaluasinya," tegasnya.